BORERO.ID TERNATE—Muhammad Kasuba dan Basri Salama (MK-BISA) tidak lama lagi menggelar deklarasi sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Pasangan ini dipastikan siap membawa perubahan di Provinsi Maluku Utara (Malut). Hal ini karena sinyal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sudah terasa memberi restu kepada dua putra terbaik ini.
Pemaketan MK-BISA, bahkan dianggap final dan telah memenuhi syarat pencalonan melalui hasil pileg 2024 terkait porelahan kursi di DPRD Provinsi Malut. “ Untuk gubernur dan wakil gubernur sudah selesai, tinggal menunggu tahapan rekomendasi DPP. Rencana kita (MK-BISA) deklarasi awal Mei atau Juni, “ kata Basri Salama usai kegiatan Rakorda Pendaftaran Penjaringan dan Pemenangan Pilkada 2024 di Bukit Pelangi Ternate, Selasa (30/04/2024).
Basri, yang juga ketua DPD Partai Hanura Malut itu menyatakan meski hasil pileg kemarin, PKS dan Hanura berhasil mengamankan 5 kursi di DPRD Malut namun konsuldasi ke pertai-partai lain tetap jalan. “ Alhamdulillah, kami sudah cukup sesuai syaratnya 9 kursi, bahkan lebih. Tapi konsulidasi ke partai-partai lain tetap jalan,” ujarnya.
Mantan anggota DPD RI perwakilan Malut ini menegaskan bahwa pasangan MK-BISA dapat dirubah selain terjadi force majeure kehendak lain diluar dugaan manusia. “ Selama itu tidak ada, maka keyakinan saya bersama ustad Muhammad Kasuba tetap kukuh dalam pasangan ini,” tegasnya.
Menurut Basri, pemekataan dirinya bersama Muhammad Kasuba sebagai calon Gubernur bukan baru terbangun pada momentum Pilgub 2024 ini. Jauh sebelumnya sudah terbangun sejak masa Thaib Armaiyn mencalonkan diri sebagai Gubernur, hingga Abdul Gani Kasuba pada periode pertama.
Untuk itu, dalam Rapat Koordinasi (Rakorda) bersama jajaran pengurus Hanura se-Kabupaten/Kota telah dibahas atau disampaikan secara tegas bahwa dirinya dengan Muhammad Kasuba sudah final bahkan telah mendapat restu dari DPP.
Dalam Rakorda tersebut, juga dibahas tahapan pejaringan Bakal Calon untuk Pilkada Kabupaten/Kota. Untuk tujuh daerah dibuka secara umum, sedangan tiga daerah penjaringannya dilakukan secara tertutup seperti Halsel, Pulau Morotai dan Haltim. Ini karena adanya koalisi Partai Hanura dan PKS. (*)