BORERO.ID HALSEL -Sungguh miris kondisi Pendidikan di Maluku Utara. Betapa tidak, semisal hak guru yang setiap hari mengajar di sekolah setingkat SMA, tak kunjung dibayar berbulan-bulan. Seperti terjadi di SMA Negeri 2 di Ibu Kota Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), tepatnya di Desa Guruapin. Di sekolah ini ada 7 guru honorer belum menerima sepeser pun honor hak mereka sejak pertengahan 2022 lalu.
Hal itu, terungkap saat kegiatan reses yang dilaksanakan M.Rahmi Husen yang juga Wakil ketua DPRD Provinsi Maluku Utara di desa tersebut, Rabu (1/2/2023) lalu. Para guru yang terdiri dari honor P3K dan honor daerah itu mengeluhkan nasib miris mereka usai reses, dengan menggelar pertemuan khusus. “Untuk P3K itu honornya belum dibayar selama 7 bulan. Sementara honor daerah ada yang 5 bulan dan 4 bulan,” jelas Sahid M Alhadad, selaku koordinator guru honor yang menggelar pertemuan khusus dengan Rahmi di ruang rapat SMA Negeri 2.
Sekadar diketahui para guru honor itu rata rata bertugas sudah sepuluh tahun dan belum juga diangkat menjadi PNS. “Saya sudah 15 tahun jadi guru honor di SMA Kayoa,” jelas Said. Sementara yang lainnya ada yang bertugas 7 sampai 9 tahun lamanya. Karena belum dibayarnya honor, terpaksa harus putar otak dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Caranya dengan menyiasati melakukan pekerjaan lain untuk bisa memenuhi kebutuhan. Misalnya berkebun atau pekerjaan lainnya yang halal. “Kalau kita yang berasal dari Kayoa sini mungkin masih bisa bertahan tapi kasihan untuk honorer yang berasal dari luar,” jelas Sahid.
Setelah mendengar keluhan para guru honor itu, Rahmi Husen lantas menyampaikan akan segera berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Provinsi Maluku Utara untuk memastikan hak-hak para guru tersebut. “Ini sangat urgen menyangkut hak hak para guru. Karena itu seharusnya diutamakan, karena menyangkut nasib Pendidikan di Maluku Utara,” katanya.
Menurutnya, ini adalah persoalan krusial di bidang pendidikan. Pasalnya, jika masalah mendasar ini tidak diselesaikan akan membuat permasalahan pendidikan semakin runyam. “Saya kira ini tanggung jawab pemerintah provinsi melalui Dikjar yang perlu kita tuntut agar segera dipenuhi hak hak kalian,” ujar Rahmi di hadapan para guru honorer.
Sementara saat gelar reses di SMA Negeri 2 Kayoa, para guru menyuarakan masih minimnya fasilitas baik gedung pertemuan sekolah, laboratorium hingga sarana olahraga untuk sekolah. Karena itu butuh perhatian. Atas masalah ini, pihak sekolah meminta ada perhatian untuk dibangun guna mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. “Informasi dan masukan ini akan kita perjuangkan untuk bisa diakomodir dalam APBD di 2024 mendatang,” kata Rahmi. (Red)
