BORERO.ID HALBAR – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara (Malut), Marius Sirumapea, beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar).
Kunjungan sekaligus rapat bersama Bupati James Uang melibatkan pimpinan OPD ini berlangsung di ruang rapat Baikole Kantor Bupati Halbar, Jumat (26/1/2024) kemarin. Diketahui, kegiatan Kepala BPK bersama rombongan ini guna memastikan pemeriksaan pendahuluan atas laporan keuangan Pemda Halbar Tahun anggaran 2023.
Informasi diterima wartawan bahwa dalam pertemuan itu kepala BPK Marius Sirumapea mengungkapkan utang Pemda Halbar mencapai Rp 329 miliar lebih.
Bupati Halbar, James Uang, ditemui usai pertemuan menyatakan, pertemuan bersama Kepala BPK Perwakilan Malut memberi arahan kepada pimpinan OPD dan bendahara terkait pemeriksaan pendahuluan laporan keuangan Tahun 2023. “Jadi disampaikan arahan kepada pimpinan OPD, bendahara dan kasubag perencanaan agar supaya menghindari temuan-temuan,” tuturnya.
Disentil soal utang Pemda Halbar yang diungkapkan BPK RI Maluku Utara senilai Rp 329 miliar, Bupati mengaku utang sebanyak itu termasuk utang bawahan pemerintah sebelumnya senilai Rp 135 miliar. “Jadi saya sudah sampaikan Kepala BPK Malut bahwa nanti skema untuk membayar utang itu tunggu kita punya DBH masuk,” terangnya.
Politisi Demokrat ini menambahkan, dari DBH kurang bayar senilai Rp 55 miliar sedangkan DBH leguler senilai Rp 57 miliar. “Jadi kalau sudah masuk muda mudahan kita bisa bayar secara cicil begitu,” ujarnya.
“Nah kalau Pilkada ini kemudian kita terpilih ulang, maka 2025 itu kita eksis bayar. Jadi namanya DAU itu tidak ada kegiatan fisik lagi. Tapi kita fokus membayar utang supaya tuntas,” tandas Bupati. (*)
Penulis : Iin Afriyanti
Editor : Sandin Ar