HALBAR  

Wakil Bupati Halbar Laporkan LKPD Hasil Audit BPK

Wakil Bupati Halbar, Djufri Muhammad, saat menyampaikan laporan LPKD melalui paripurna di gedung DPRD Halbar, Rabu (26/7/2023). (Dok : iin afriyanti/borero.id)

BORERO.ID HALBAR– Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LPKD) Kabupaten Halmehara Barat (Halbar) APBD tahun anggaran 2022, atas hasil audit BPK Perwakilan Maluku Utara terdapat defisit sebesar Rp 215.500., menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini dilaporkan Wakil Bupati Halbar, Djufri Muhammad, melalui rapat paripurna di gedung DPRD Halbar, Rabu (26/7/2023).

Dalam pidato penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 itu,  Djufri menyampaikan realisasi APBD Kabupaten Halbar yang telah diaudit BPK terdapat pendapatan daerah  tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp 962.927 miliar. Sedangkan realisasinya sebesar Rp 877.835 miliar atau 91,23% dari target yang ditetapkan. Sementara kekurangan realisasi pendapatan sebesar Rp 84.412 miliar berasal dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 63.983 miliar, pendapatan dana transfer Rp 15.680 miliar dikurangi surplus lain-lain pendapatan daerah yang sah menjadi Rp 4.748 miliar.

Lanjut Djufri,  untuk belanja daerah tahun 2022 ditargetkan Rp 1.002 Triliun terealisasi sebesar Rp 873.577.273 miliar atau 87,16%  dari target ditetapkan sehingga terdapat sisa belanja Rp 128.648 miliar yang berasal dari belanja operasi sebesar Rp 76.534 miliar. Sedangkan belanja modal Rp 51.437 milar dan  belanja tidak terduga Rp 676.776 juta. Sementara itu, transfer bantuan keuangan 2022 yang  ditargetkan Rp 175.522 miliar, terealisasi Rp 174.768 miliar atau  99,90% dari target yang ditetapkan.

“Surplus atau defisit selisih antra pendapatan dan belanja tahun 2022 APBD yang disusun defisit sebesar Rp 215.500 Milyar dan pelaksanaan sampai 31 Desember 2022 APBD alami defisit Rp 170.509 miliar,”katanya.

Djufri kembali melaporkan terkait penerimaan pembiayaan yang ditargetkan  Rp 218.500 Milyar realisasi Rp 203.022 Milyar yang merupakan rincian dari penggunaan Silpa/Sikpa tahun 2022 minus sebesar Rp 2.476 Milyar.  Sementara target pengeluaran dan pembiayaan Rp 3,00 Milyar realisasi Rp 3,00 Milyar. 100%. merupakan penyetarann modal Pemda kepada Perusda Rp 3,00 Milyar. Pembiayaan netto realisasi diaaggarkan Rp 215.500 Milyar dan terealisasi Rp 200.022 Milyar. SILPA tahun anggaran Rp 29.512 Milyar selisih kurang antara realisasi defisit sebesar Rp 170.509 Milyar dengan realisasi pembiayaan netto Rp 200.022 Milyar.

“Laporan perubahan saldo anggaran lebih periode akhir tanggal 31 Desember terdapat saldo anggaran lebih besar Rp 29.512 Milyar diperoleh dari saldo awal sebesar minus Rp1.988 milyar dikurangi penggunaan  saldo anggaran lebih besar minus Rp 2.476 Milyar, dan dikurangi SILPA tahun berjalan Rp 29.512 Milyar ditambah koreksi kesalahan tahun sebelumnya sebesar minus Rp 487.332 Juta. Sementara, posisi aset Pemda tanggal 31 Desember 2022 dari  Rp 1.567 Triliyun menhgalami kenaikan menjadi Rp 177.777 Milyar atau atau 12,79%,” bebernya.

Djufri menuturkan bahwa berdasarkan laporan operasional akhir periode 31 terdapat pendapatan sebesar Rp 760.555 Milyar dengan beban Rp758.869 Milyar sehingga terdapat Surplus dari operasi sebesar Rp1.686 Milyar. Sementara saldo kas awal atau 1 Januari 2022 Rp 7.327

Milyar. Arus kas bersih dari kativitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional per 31 Desember 2022 Rp 97.156 Milyar. Hal ini terdiri dari arus kas masuk Rp 877.835 Milyar, arus kas keluar Rp 780.679 Milyar.  Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar minus Rp267.666 Milyar. Arus kas bersih aktivitas pendanaan Rp 202.498 Milyar.

Hal tersebut mencerminkan terdapat penerimaan pendanaan daerah yang terdiri dari arus kas masuk pendanaan Rp205.498 Milyar. Ini berarti terdapat pendapatan penerimaan pinjaman daerah, arus kas keluar dari aktivitas investasi non keuangan sebesar Rp.3.000 Milyar penyertaan modal PDAM, saldo arus kas bersih aktivitas Transitoris (non anggaran) sebesar Rp 73.294 juta yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas Bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan daerah.  Sehingga itu, saldo kas akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp 39.389 Milyar.

“Dengan demikian kita patut bekerja keras dan mempertahankan WTP yang telah diraih pemerintah daera Halbar,”tandas Wakil Bupati. (Iin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *