BORERO.ID TIDORE – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) berkomitmen mewujudkan kesejahteraan dan keadilan seluruh masyarakat, termasuk pembangunan Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara (Malut).
Capt, H. Ali Ibrahim selaku Wali Kota mengaku, sejak kepemimpinan Ahmad Mahifa Wali Kota sebelumnya sampai saat ini, pihaknya bekerja membangun Sofifi agar sejajar dan menjadi kebanggan Provinsi Malut sesuai amanat Undang-Undang 46 Tahun 1999. Sofifi seharusnya sudah lama dijadikan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Malut, sayangnya kebijakan politik anggaran dalam APBD Pemprov selama ini kurang berpihak pada percepatan pembangunan Sofifi. “Seharusnya keberpihakan anggaran menjadikan Sofifi sebagai prioritas, jangan sampai menjadikan sofifi sebagai isu liar yang diperdebatkan dan diperdagangkan dalam momentum tertentu,” papar Ali Ibrahim.
Mantan Kepala Syahbandar Batam itu menegaskan, Pemerintah Kota Tikep tidak pernah berniat untuk menghalang-halangi tuntutan percepatan kesejahteraan Sofifi, justru sebaliknya Pemerintah Kota setempat bekerja mendorong kebijakan APBD untuk pembangunan Sofifi yang mencakup 4 Kecamatan di wilayah Halmahera. Walikota dua periode ini juga memaparkan, pembangunan infrastruktur mencapai 40% sebagaimana amanat UU HKPD ke seluruh wilayah Kota Tikep, tanpa kecuali kebijakan 10% ADD terus dikucurkan Pemerintah Daerah setiap tahun dalam APBD sejak pemerintahan Ali Ibrahim- Muhammad Sinen jilid I. “Jadi political will kami adalah ingin mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan Sofifi.”tegas Ali Ibrahim,
Wakil Presiden GNMC itu meminta secara sungguh-sungguh Wakil Gubernur (Wagub) Wagub Al Yasin Ali mendukung Gubernur AGK mengintervensi APBD untuk Sofifi dan Oba. Wagub mestinya memberi pertimbangan tentang jalan di Oba Selatan karena sudah mengalami kerusakan untuk didorong dalam APBD. ” Pak Wagub kan mantan Kadis PU Halteng waktu itu, seharusnya banyak memberikan kepedulian untuk Kota Tidore Kepulauan, jangan sampai jalan kita rusak tidak diperhatikan,” bebernya. Selain itu, misalnya hutang DBH yang belum disalurkan ke daerah, hal ini perlu disuarkan oleh Wakil Gubernur Malut. ” Itu contoh hal-hal kecil harus diselesaikan dulu baru bicara, ini bentuk komitmen dan kesungguhan, Hal kecil seperti ini saja rakyat sudah bisa menilai, siapa yang bekerja siapa yang hanya asal bicara,” sambung Ali secara tegas.
Seharusnya, Wagub harus membuktikan kesungguhan dan keseriusan membangun Sofifi serta 4 wilayah Oba di Pulau Halmahera. Menunukan advisnya pada kebijakan anggaran ke dalam APBD, berapa persen APBD untuk Sofifi, dan berapa persen APBD untuk membangun Kota Tidore Kepulauan. Ali Ibrahim yang juga Ketua Apeksi Komwil VI ini meminta Wagub Al Yasin Ali harus fokus bekerja membangun Sofifi dengan cara medorong APBD Provinsi untuk percepatan Sofifi, bukan berpolemik di media. Sejak lama, berdasarkan amanat UU 46 tersebut Kota Tidore sudah menyiapkan kajian akademik untuk percepatan pembangunan Sofifi. Basis akademik kebijakan Kota Tikep pada rekomendasi Universitas Gadjah Mada. “Pointnya jelas, bangun Sofifi dulu, sejahterakan rakyatnya. Itu pointnya, bukan sekedar dijadikan dagangan pada saat momentum politik,” sindirnya.
Capt, H. Ali Ibrahim bahkan menantang, Al Yasin Ali jika Wagub serius dan sungguh-sungguh membangun Sofifi dan mensejahterakan rakyatnya, maka harus menunjukan atau membuktikan melalui 20 persen APBD Provinsi Tahun 2023 untuk percepatan pembangunan Sofifi, Oba dan Kota Tidore Kepulauan, “ Harus wujudkan pembangunan jalan Oba Selatan, ayo salurkan DBH yang menjadi hak daerah. Buktikan itu dulu.” jelasnya mengahiri. (Red/Ipul)
