BORERO.ID TERNATE– Anggota komisi III DPRD Kota Ternate Nurlaela Syarif, terus menjalankan fungsi pengawasan di beberapa Sekolah Dasar (SD) di Kota Ternate. Pengawasan ini terkait persoalan, implementasi dana bos, bosda, pengadaan buku ajar K13 dan LKPD atau LKS, serta sejumlah persoalan lainnya.
Dari hasil pantauan, Kamis (15/9/2022), dari srikandi Partai NasDem ini didapati banyak laporan masyarakat tentang sekolah menjual buku ajar K13 seperti tematik dan juga buku LKS ke siswa. Hal itu membuat Nurlela prihatin dengan sekolah masih bermain dalam persoalan buku. Padahal, buku tersebut wajid dilakukan pengadaan, wajib dimiliki siswa. “Jangan lagi sekolah masih mau main-main soal ini, karena alokasi anggaran sudah jelas dan pengadaan buku menjadi kewajiban sekolah memenuhinya untuk siswa/i,” katanya.
Selain itu, Nurlela menyeroti kebijakan Kepala Sekolah harus terbuka dengan dana bos maupun bosda jangan sampai menimbulkan kecurigaan warga sekolah. Sebab, dia menegaskan bahwa anggaran bos dan bosda itu didapatkan karena rasio atau jumlah siswa sehingga peruntukan sumber dana tersebut wajib hukumnya untuk mendukung proses kegiatan belajar mengajar seperti perangkat pendukung pembelajaran, seperti ATK, kreativitas guru. “Saya minta agar transparan laporanya, buat spanduk laporan pertangungjawaban supaya komite atau orang tua siswa mengetahui infonya, guru-guru dan warga sekolah juga bisa mendapat akses informasi secara transparan,” paparnya.
Nurelela menambahkan, beberapa sekolah telah menjadi sampel dalam kunjungannya itu diantaranya SD BTN, SD 31 Kalumata, SD 2 Maliaro, SD 56 Tubo dan Kepsek beserta para guru sangt terbuka.
“Saya langsung inspeksi ke beberapa kelas dan menanyakan langsung ke siswa apakah benar mereka mendapat buku pembelajaran atau tidak, sejuah ini dari hasil pantauan semua sekolah yang di kunjungi melakukan pengadaan buku pembelajaran secara baik untuk menunjang pembelajaran siswa,” pungkasnya. (Red/Nyi)
