Gubernur dan Kapolda Diminta Batalkan Kongres KNPI di Maluku Utara

Kepengurusan KNPI Ryano Panjaitan yang terpilih secara aklamasi untuk periode 2022-2026. (Dok : KNPI )

Kami meminta Gubernur, Kapolda untuk membatalkan hajatan besar pemuda tersebut

JAKARTAKonflik ditubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) telah berakhir, karena sudah terpilih secara aklamasi Ketua Umum yang baru di Kongres XVI KNPI. Kongres yang dipusatkan di Hotel Sultan Jakarta kemarin, Ryano Panjaitan terpilih sebagai Ketum KNPI Periode 2022-2026.

Terpilihnya Ryano dalam Kongres tersebut merupakan hasil islah dan upaya penyatuan KNPI yang dihadiri Ketum KNPI Noer Fajrieansyah, Ketum KNPI Dian Asafri dan Ketum KNPI Cupli Risma. Pada Kongres itu Ryano didukung 213 OKP dan 34 DPD KNPI.

Wakil Ketua Umum Insan Muda Demokrat (IMDI) Devita Rusdi yang merupakan salah satu OKP pendukung Ryano mengatakan, jika ada pihak yang melakukan kegiatan mengatasnamakan KNPI termasuk Kongres KNPI yang dilakukan Haris Pertama yang akan diselenggarakan di Provinsi Maluku Utara, pada Mei mendatang adalah ilegal. “Kami meminta Gubernur, Kapolda untuk membatalkan hajatan besar pemuda tersebut,” ujarnya.

Menurut Devita, Gubernur Malut harus mengkaji kembali dukungan pelaksanaan kongres KNPI di Malut yang dilaksanakan Haris Pratama, lantaran Kongres KNPI sudah selesai di Jakarta. “Jadi tidak ada lagi kongres lain yang mengatasnamakan KNPI, kalaupun ada itu ilegal. Jadi saya harapkan Gubernur dan Kapolda menghentikan segala kegiatan yang mengatasnamakan KNPI,” tegas Srikandi IMDI ini. Senada juga dikatakan Ketua Umum OKP Generasi Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan (GMPPK) Bernard Denny Namang. Dia beterima kasih kepada Gubernur Malut memiliki niat baik berkeinginan menjadi tuan rumah kegiatan kepemudaan. Namun patut diketahui, Kongres KNPI sudah berakhir dan selesai di laksanakan di Jakarta.

” Saya rasa Gubernur mengetahui kegiatan KNPI kemarin, sehingga saya memohon hentikan segala kegjatan yang membawa nama KNPI. Bilamana itu terjadi DPP KNPI akan membawa ke proses ranah hukum. Kerena sudah jelas Ketua Umum sudah terpilih secara demokratis,” tegasnya.

Selain itu, ia juga meminta Gubernur Maluku Utara jangan membuang APBD untuk penyelenggaraan Kongres KNPI, yang sebenarnya secara sah telah diselenggarakan di Jakarta dan telah mempercayakan Muh. Riyano Satria Panjaitan sebagai Ketua Umum.
Bernand juga meminta Haris Pertama untuk berhenti melakukan kegiatan yang melawan hukum, serta jangan mencampuri kepengurusan yang baru dijalankan secara demokratis.
“Sudah lah jangan menjadi orang yang berambisi jabatan, lihat tiga tokoh Ketum KNPI mereka mampu bersatu demi keutuhan KNPI. DPP KNPI saya rasa akan menerima dan membuka Haris bilamana menghentikan segala kegitan yang mengatasnamakkan KNPI”, tegasnya.

Sementara itu kubu DPP KNPI versi Haris Pertama yang menolak islah dengan DPP KNPI kubu Sultan akan menggelar Kongres XVI Pemuda/KNPI di Maluku Utara, pada 15 – 22 Mei 2022. Haris Pertama mengkaim pelaksanaan kongres tersebut sejalan dengan hasil Rapimpurnas yang telah dilaksanakan sebelumnya. Bahkan akan dihadiri para mantan Ketua Umum KNPI. (Red)

\

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *