BORERO.ID TERNATE – Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate memaparkan kemampuan anggaran Tahun 2022-2023 dihadapan perwakilan Bank Dunia. Kemampuan anggaran terutama kebutuhan pembangunan infrastruktur, dipastikan tak mampu melayani semua kebutuhan dasar warga Kota Ternate. Paparan anggaran itu disampaikan dalam pertemuan bersama perwakilan Bank Dunia di Kantor Wali Kota Ternate baru-baru ini.
Kepala Dinas PUPR Kota Ternate, Rus’an M. Nur Taib mengatakan, penganggaran pada tahun 2022 terhitung dari belanja modal sebesar Rp 1,6 triliun dan pada tahun 2023 sebesar Rp 1,100 triliun. Meski demikian, Pemkot Ternate memiliki kurang lebih 43 OPD untuk menjangkau 8 Kecamatan sehingga anggaran tersebut kalau dibagi tentunya hanya sedikit.
” Untuk dinas PUPR saja pada tahun 2022 itu hanya mengelolah anggaran 140 miliar, dan pada tahun 2023 juga masih tetap sama mengelolah anggaran Rp 140 miliar,” kata Rus’an kepada media ini, Senin (12/12/2022).
Menurut dia, penganggaran tersebut terkait pelayanan dasar infrastruktur yang dikerjakan PUPR mulai dari sanitase, air minum, jalan, pembangunan dan lain sebagainya. Artinya masih sangat terbatas untuk melayani 250 ribu jiwa penduduk Kota Ternate. Bahkan pelayanan air minum telah digambarkan kendalanya di hadapan perwakilan Bank Dunia agar bisa membantu Pemkot Ternate.
” Pelayanan air bersih saja belum dapat terpenuhi baik sumber dan jaringannya. Sehingga itu menjadi kendala kita dalam membagi pos anggaran,” ujarnya.
Selain itu, Kota Ternate terdapat Kecamatan Batang Dua, Kecamatan Pulau Hiri, dan Kecamatan Pulau Moti, yang sangat membutuhkan perhatian serius untuk ditangani. Rus’an menambahkan, Pemkot juga mendorong penambahan dana Tahun 2023 untuk penataan kawasan kumuh di proyek anjungan Kampung Makasar Timur.
“Saya tahu dari pemaparan sebelumnya dari Kadispermik, dari pengelihatan Bank Dunia sudah akan menyetujui. Karena tak mungkin APBD kami bisa sering untuk proyek ini,” kata Rus’an. (Gan)
