BORERO.ID TERNATE – Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama 15 bulan menjadi isu utama dalam aksi tuntutan bagi ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) yang sejak lama mengabdi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoiri Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Ratusan Nakes ini termasuk dokter umum dan dokter spesialis terpaksa menggelar aksi demonstrasi lantaran TPP beserta jasa lainya, belum terbayarkan hingga saat ini.
Aksi masa bersama Organisasi Kepemudaan (OKP) Maluku Utara itu dipusatkan di depan RSUD Chasan Boesoiri, Kelurahan Tanah Tinggi. Kemudian berlanjut di depan rumah dinas Gubernur Maluku Utara, Kelurahan Takoma, Kota Ternate, yang berlangsung memanas dengan aparat keamanan, Selasa (20/12/2022).
Masa yang menuntut pembayaran TPP selama 15 bulan serta jasa lainya itu seketika memanas lantaran masa aksi memaksa masuk ke halaman rumah dinas Gubernur Maluku Utara, di Kelurahan Takoma. Aksi saling dorong antara Nakes didominasi ibu-ibu mamancing emosi sejumlah aparat sehingga sejumlah OKP yang terlibat dalam aksi itu terbenturkan dengan aparat kemanan. Beruntung aksi sempat memanas ini secepatnya dikendalikan sehingga aksi kembali berlanjut dengan tertib.
Masa aksi berkeinginan untuk menemui Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, untuk mempertanyakan titik kejalasaan TPP dan jasa lainnya seperti BPJS dan jasa penangan Covid-19. Sebab hingga saat ini belum kunjung dicairkan atau dibayarkan oleh pihak RSUD Chasan Boesoiri.
“Keinginan kami hanya bertemu Gubernur Abdul Gani Kasuba, Jadi kami harap Satop PP agar santai dalam mengawal aksi ini juga bapak-bapak Kepolisian. Jika nantinya Gubernur sampai sore nanti tidak menemui kami, kami akan menduduki kediaman ini sampai besok pagi,” kata Zainal Ilyas, selaku koordinator aksi.
Baca juga : TPP Pengawai RSUD Chasan Boesoirie Ternate Resmi Dilaporkan
Aksi yang berlangsung beberapa jam kemudian ditanggapi salah satu staf ahli Gubernur Maluku Utara Bidang Politik Hukum dan Pemerintahan, Buhari Hamzah.
Namun kehadiran Buhari menemui masa aksi di luar pagar kediaman mendapat penolakan kerasa karena masa menganggap Buhari tidak berkompeten memberi solusi atas persoalan TPP selama 15 bulan tersebut. Meski staf ahli ini sempat naik pitam karena ditolak masa aksi, namun dia tetap memberikan diri untuk mewakili Gubernur dan Sekda menemui masa aksi.
“Atas nama pemerintah daerah hingga saat ini juga pak Gub masih diluar Provinsi, pak Sekda juga berangkat. Jadi saya mohon maaf kapasitas saya sebagai staf ahli gubernur Sofifi kesini (Ternate) untuk menerima bapak/ibu yang punya tuntutan hari ini,” kata Buhari. (Red)
