TIDORE.BORERO.ID – Merasa di anak tirukan oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara karena hingga saat ini belum ada akses jalan yang layak untuk masyarakat Oba selatan.
Hal itu membuat masyarakat 7 desa di kecamatan Oba selatan bertekan akan menuntut kepada Gubernur Maluku Utara untuk secepatnya membangun akses jalan yang layak.
Kepala Kecamatan Oba Selatan, M Naser Turuy mengatakan pada tanggal 17 Januari mendatang, masyatakat di 7 desa di Oba Selatan akan kembali melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Malut. Aksi itu untuk menuntut kepada Pemerintah Provinsi dan DPRD Malut agar segera membangun akses jalan yang layak bagi warga di Oba Selatan.
” Kami sudah bertahun-tahun, tidak pernah menikmati jalan yang layak, Padahal status jalan itu adalah jalan Pemprov Malut, Kami akan kembali menuntut pembangunan jalan yang ada di Oba Selatan,” tegas M Naser Turuy. Senin(10/1).
beberapa waktu lalu Naser pernah bertemu dengan tiga orang anggota DPRD Provinsi Malut, Dalam pertemuan itu, dirinya menanyakan tentang nasib jalan di Oba Selatan, namun jawaban dari 3 anggota DPRD itu bahwa itu ranahnya komisi III. Kendati begitu, hal itu kembali pada Gubernur melalui dinas PUPR.
Menurutnya, ada pernyataan yang tidak elok. Karena, adalah salah satu oknum anggota DPRD menyatakan bahwa ada hal yang tidak konek antara Pemprov dengan Pemkot Tikep yang bisa berpengaruh pada pengalokasian anggaran.
“Anggota dewan itu bilang, kalau hubungan Pemkot dan Pemprov itu tidak nyambung maka bisa mempengaruhi pengalokasian anggaran ke wilayah Pemkot Tikep,” ungkapnya.
Naser menambahkan, menurut anggota dewan tersebut, hal itu kembali lagi kepada keikhlasan Gubernur dan Wakil Gubernur Malut untuk mengalokasikan anggaran untuk pekerjaan di wilayah Tikep khususnya di Oba Selatan.
Naser Turuy juga meminta kepada Ketua Komisi III DPRD Pemprov Malut agar turun ke Oba Selatan dan tidak hanya berkomentar di kantor atau di media.
“Kami bersama masyarakat 7 desa akan kembali lakukan aksi unjuk rasa,” tandasnya.(Oi)
