TERNATE, trifair.id – Gamalama Coruption Watch (GCW) meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, segera memanggil Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Ternate, untuk meminta penjelasan terkait rekrutmen ratusan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate.
GCW menilai, ada upaya politisasi dalam rekrutmen ratusan PTT jelang perhelatan Pemilihan Walikota (Pilwako) tanggal 9 Desember mendatang.
Koordinator GCW, Muhiddin kepada sejumlah wartawan, Selasa (29/09/2020), menyatakan, dengan kondisi keuangan daerah yang devisit, kebijakan rekrutmen PTT sangat tidak elok. “Dengan kondisi keuangan daerah yang tidak stabil, kebijakan merekrut ratusan PTT sangat tidak rasional,” kata Muhiddin.
Apalagi lanjut dia, dalam masa pamdemi covid-19, rekrutmen tenaga PTT tenaga tekhnis sangat tidak efektif, lain halnya jika yang direkrut adalah tenaga kesehatan. “ini sangat tidak logis, ada apa dengan kebijakan ini, kondisi keuangan daerah yang carut marut, ditambah kondisi pandemi, perekrutan PTT harus dipertanyakan,” kata Muhddin.
Menurutnya, rekrutmen PTT jelang Pilwako, memberi sinyalemen ada upaya politisasi yang dilakukan secara terstruktur, sistimatis dan masif oleh pemerintah Ternate.
“Patut ditanyakan, SK PTT itu dasarnya apa, pembiayaan dari mana, persyaratannya apa, diumumkan atau tidak, ini harus jelas, jangan sampai rekrutmen ini dimanfaatkan untuk kepentingan Pilwako,” ujarnya.
Muhiddin atas nama lembaga, meminta DPRD segera meminta penjelasan Pemkot Ternate terkait rekrutmen tenaga PTT jelang Pilwako, “masalah ini harus diseriusi, kami minta DPRD segera mengambil sikap tegas,.apalagi, perekrutan hanya dengan selembar nota dinas,” pungkasnya. (Red)
