TIDORE.BORERO.ID – Dalam konstitusi negara moderen sistem ketatanegaraan satu negara sudah tentu mengalami perubahan seiring dengan dinamika dan perubahan sistem politik dan pemerintahan. Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, semangat amandemen UUD 1945 untuk memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia.
Anggota MPR RI Husain Alting Sjah dalam agenda reses kali ini menggelar jaring aspirasi bersama masyarakat Halesigi Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Antusias masyarakat menghadiri acara yang berlangsung dalam suasana Ramadhan ini cukup tinggi, hal ini terlihat dari tokoh agama dan masyarakat yang hadir. (24/4/2022)
Pada kesempatan tersebut anggota DPD RI dapil Maluku Utara memaparkan terkait sistem ketatanegaraan pasca Amandemen UUD 1945.
” saat ini kita menjalankan sistem pemerintahan yang sangat demokratis, di mana eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga negara yang lain menjalankan tugas dan fungsi secara profesional dan menjunjung tinggi aturan yang berlaku, sehingga terjalin checks and balances,” ujarnya.
Ia menambahkan, tidak ada intervensi dan kewenangan lebih satu lembaga yang kemudian digunakan untuk melemahkan lembaga negara yang lain. Hasil Amandemen UUD 1945 dengan semangat reformasi dan penataan kelembagaan diarahkan pada penguatan fungsi dan peran lembaga yang lebih baik. Misalnya hadirnya lembaga penyelenggara pemilu, Ombusmen, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi dll. Semuanya memperkuat fungsi pemerintah, harap Husain.
Tokoh masyarakat yang hadir merespon baik kegiatan jaring aspirasi yang dilakukan Anggota MPR RI Husain Alting Sjah, harapan mereka semoga ke depan semua lembaga negara menjalankan tugas secara baik dan menjungjung tinggi regulasi yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan penyimpangan dan saling intervensi. Presiden sendiri menjadi teladan untuk tidak mencampuri urusan penegakan hukum, dan kewenangan lembaga negara lain, sehingga negara ini lebih baik ke depan.(Poel)
