BORERO – Penyidik Bidang Intelejen Kejaksaan Tinggi ( Kejati) Maluku Utara (Malut) sejauh ini terus melakukan pemeriksaan atau meminta klarifikasi ke sejumlah mantan pejabat Provinsi Malut. Tercacat kurang lebih 8 orang sudah dimintai klarifikasi terkait temuan BPK senilai 26,9 milyar di sejumlah SKPD Provinsi Malut.
” Sebagai langkah awal saat ini penyidik baru menyasar persoalan mobiler Tahun 2010 yang melangkat pada Barang dan Jasa serta Pekerjaan Umum. Maka sejuah ini sudah 8 orang yang dimintai klarifikasi dari penyidik,” Kata Kasi Penkum Kejati Malut, Richard Sinaga, Senin (26/10/2020).
Richard mengaku, proses permintaan klarifikasi atas temuan BPK itu sebagimana sebelumnya pernah disampaikan. Bahwa masih sebatas pengumpulan bahan keterangan kepada orang-orang yang mengetahui pengadaan mobiler Tahun 2010 tersebut. Maka mereka yang dimintai klarifikasi itu hampir rata-rata merupakan mantan pejabat Provinsi.
“ Dari 8 orang itu yang terakhir dimintai keterangan beberap hari kemarin itu termasuk satu mantan pejabat di bagian pemeriksaan barang dan jasa, ” ujarnya.
Rihard menegaskan, temuan BPK itu yang sebelumnya ditemukan sekitar 29 milyar lebih namun telah dikembalikan sehingga tinggal sekitar 26,9 milyar. Kendati penyidik terus mengupayakan langkah-langkah hukum selanjutnya untuk pengambilan keterangan di tiap-tiap SKPD Povinsi. Sambil berjalan namun Richard berharap, jika di setiap SKPD mempunyai iktikad baik agar bisa mengembilikan temuan BPK tersebut.
“ Karena upaya penyelamatan kerugian Negara lebih penting. Sebaliknya tidak demikian akan dikordinasikan selajutnya ke pimpinan seperti apa tindaklajutinya seperti apa,“tandasnya.
Diketahui temuan BPK senilai 26,9 milyar di beberapa SKPD ini ditindaklanjuti oleh penyidik Bidang Intelejen Kejati Malut setelah dilaporkan mantan Kepala Inspektorat Provinsi Ahmad Purbaya. Ahmad menyedorkan data temuan BPK di sejumlah SKPD itu diantaranya, Dinas Pemuda dan Olahraga Rp 120.768.879,00. Bappeda Rp 184.411. 055,00. Biro Pemerintahan Rp 95.409.050,00. Dinas Perhubungan Rp 816.614.858,45. Dinas Pariwisata Rp 248.158.712,31. Biro Kesejahteraan Rakyat Rp 1.684.800,00. Satpol PP Rp 1.006.954.000,00. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp 162.850.380,00. Dinas Perikanan Rp 98.475.000,00. Biro Umum Rp 1.312.206.003,00. Dinas Pekerjaan Umum Rp 15. 508.205.704,10. Penghubung Rp 34.000.000,00. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp 710. 840.635,41. Biro Perekonomian Rp 61.484.500,00. Dinas Lingkungan Hidup Rp 170.554.000,00. ESDM Rp 137.245.720,52. Dinas Koperasi Rp 353.028.264,00. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp 3.544.427.282,67. Sekretariat Daerah Rp 2.402.654.650,00. Total temuan Rp 26.969.973.494,46. (Red)
