BORERO.ID – Ketua Umum DPP Gerindra Probowo Subianto didesak mengevaluasi dan mencopot salah satu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dari fraksi Gerindra Eliya Gebrina Bachmid (EGB).
Desakan tersebut disuarakan Aliansi Mahasiswa Maluku Utara Anti Korupsi Jakarta (AMMUAKOJA) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta 22 Oktober 2025.
“Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto, untuk segera mengevaluasi dan mengambil langkah tegas terhadap kader partai Eliya Gebrina Bachmid yang diduga kuat terlibat dalam kasus suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret nama mantan Gubernur Maluku Utara mendiang AGK” Ujar Kordinator Aksi Risal M Nur.
Menurutnya, Nama Eliya Gebrina Bachmid (EG) secara nyata disebut dalam sejumlah fakta persidangan kasus suap dan TPPU yang tengah ditangani oleh KPK RI.
“Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Ternate pada 20 Desember 2024, EGB mengakui menerima dana sebesar Rp 8 miliar yang mengalir ke tiga rekening atas namanya, dan JPU KPK menyatakan dana tersebut terkait langsung dengan kepentingan pribadi AGK,” Katanya
Selain itu lanjut Risal, dalam sidang lanjutan pada 22 Mei 2024, saksi Zaldi Kasuba juga mengungkap bahwa EGB menerima transfer uang sebesar Rp20–25 juta atas perintah langsung dari AGK. Nama EGB pun berulang kali muncul dalam berbagai persidangan dan pemeriksaan saksi oleh JPU KPK.
“AMMUAKOJA menilai keterlibatan EGB dalam perkara tersebut mencoreng integritas Partai Gerindra, terlebih partai ini dipimpin Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Karena itu kami mendesak DPP Partai Gerindra agar bertindak cepat untuk menjaga marwah dan kredibilitas partai di mata publik,” Tuturnya
“Bapak Prabowo Subianto segera memerintahkan Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara, Sahril Taher, agar memberikan sanksi tegas dan melakukan pemecatan terhadap kader yang terlibat kasus korupsi” Pungkasnya
Ia menambahkan, AMMUAKOJA akan terus lakukan aksi hingga KPK RI dan DPP Partai Gerindra menindaklanjuti laporan serta tuntutan yang disampaikan secara resmi.
“Langkah tegas harus diambil demi menjaga marwah partai dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi,” Tambahnya **
