BORERO.ID SOFIFI — Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Maluku Utara (Malut), Abd Rahim Syaraha, menanggapi pernyataan seorang akademisi yang menyebut Aliong Mus kurang memahami mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Malut.
Abd Rahim, yang akrab disapa Boim ini menegaskan pernyataan Aliong Mus bersama pasangannya, Sahril Thahir, bukanlah pernyataan tanpa dasar melainkan berdasarkan data yang valid.
“Pernyataan Aliong Mus adalah hal yang logis dan didukung data APBD Provinsi. Bahkan, lebih dari Rp 100 miliar bisa didistribusikan ke kabupaten/kota setiap tahunnya,” kata Boim, Sabtu (31/08/2024).
Boim menekankan pasangan Aliong-Sahril dengan visi “Merajut ASA Membangun Malut,” telah memahami secara baik mekanisme distribusi anggaran APBD. Ia menjelaskan alokasi Rp 100 miliar untuk setiap kabupaten/kota tersebut bukan dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk program-program pembangunan.
“Tentu yang didistribusikan adalah program, bukan uang tunai. Dan nilai program yang didistribusikan bisa mencapai lebih dari Rp 100 miliar per tahun,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Boim menjelaskan bahwa APBD Malut pada tahun 2024 mencapai lebih dari Rp 4 triliun. Sehingga, alokasi Rp 100 miliar untuk satu kabupaten/kota sangatlah logis dan wajar.
“Jika anggaran tersebut didistribusikan secara merata ke berbagai sektor, disesuaikan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk, hal ini sangat masuk akal dan bukan hal yang mustahil,” tegasnya.
Menurut Boim, pemerintah provinsi adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, sehingga sangat logis dan sudah menjadi kewajiban bagi pemprov untuk menyalurkan program-program pembangunan ke kabupaten/kota.
“Ini adalah hal yang sederhana, mengapa harus dibuat rumit?” tandas Boim, menyindir pihak yang meragukan kemampuan Aliong Mus dalam memahami APBD Provinsi. (*)