BORERO.ID, TERNATE – Warga Kelurahan Jambula, Kecamatan Ternate Pulau, mengepung kantor PT. Pertamina (Persero) Fuel Terminal, Senin (30/8/2021). Aksi demonstrasi mengepung kantor perusahan ternama ini dipicu dari bentuk kekecawaan warga Jambula terutama berprofesi sebagai nelayaan. Hal ini karena sejumlah aspirasi tak diakamodir PT Pertamina. Aksi tersebut didominasi Ibu-Ibu dan pemuda Jambula dibawah pengawalan Polres Ternate dan Polsek Ternate Pulau.
“Aksi unjuk rasa dilakukan ini karena bentuk kekecewaan nelayan terhadap PT.Pertamina yang dianggap belum sepenuhnya mengakomodir semua masalah yang dimasukkan warga Kelurahan Jambula,” kata Ketua Pemuda Jambula Fahri Robo.
Dia menuturkan, adapun poin-poin dari warga Jambula diantaranya penyediaan BBM terhadap nelayan, disusul ketenegakerjaan dari pemuda, CSR, pembuatan jembatan wisata, kesehatan, pembuatan STQ, pemberdayaan olahraga untuk regenerasi pemuda dan sanggar dari beberapa program ini belum sama sekali diakomodir oleh pihak PT Pertamina. Anehnya dari program yang diajukan namun PT Pertamina hanya merealisasikan pelatihan perbengkelan hanya seminggu pelatihanya digelar. “Ini tidak sesuai dengan program kami, masa kami ajukan lain realisasi lain tentu ini kami tidak terima,” sesalnya.
Menurut dia, seolah-olah pihak PT Pertamina memaksakan keadaan yang tidak sesuai dengan program diajukan warga. Harusnya pihak PT Pertamina mencari solusi jangan warga ajukan lain, realisasi lain, dan tidak sesuai dengan permintaan warga. Jika dalam program diajukan itu tidak diakomodir maka pihaknya tetap mengelar aksi di jalan utama Pertamina.” Kita juga minta Walikota Ternate untuk bisa mengeluangkan waktu hadir untuk bisa menyelesaikan persoalan ini,” pintah Fahri.
Sementara PT Pertamina Fuel Terminal Ternate, berjanji akan berkoordinasi dengan pimpinan Kantor Pertamina Terminal BBM di Jayapura Papua terkait tuntutan para nelayan dan pemuda Jambula. “Nanti saya berkoordinasi dengan pimpinan saya di Jayapura terkait dengan semua tuntutan nalayan Kelurahan Jambula,” janji manager Fuel Pertamina, S. Pangandaheng.
Dia menilai aksi protes yang dilakukan merupakan hak untuk menyampaikan aspirasi dan itu wajar disampaikan oleh warga terhadap kebijakan yang dianggap keliru. Meski demikian pihaknya tidak bisa mengambil keputusan soal tuntutan warga tersebut. “Karena masih ada yang memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan tuntutan para nelayan jambula ini,” kata Pangandaheng. (Red/Rani)
