BORERO.ID SANANA – Desa Umaga, Kecamatan Sulabesi Tengah, dan Desa Rawa Mangole, Kecamatan Mangoli Utara, di Kabupaten Kepuluan Sula (Kepsul), yang diusul dimekarkan tak kunjung ada kepastian. Padahal usulan dua Desa ini, sebelumnya telah ditindaklanjuti melalui surat Gubernur Maluku Utara.
Surat itu bernomor 146.1/1912/SETDA tertanggal 22 Maret 2021 lalu, ditindaklanjuti tim monitoring dari Propinsi Maluku Utara untuk meninjau langsung ke lapangan terkait kesiapan pemekaran dua Desa itu, namun Pemerintah Daerah Kepsul terkesan abai.
Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula (HPMS) Halim Umafagur, menyatakan mendukung upaya Pemerintah mendorong pemekaran kedua Desa tersebut, namun sampai saat ini memasuki September hingga November 2022 tidak ada langkah tindak lanjut dari Pemerintah Daerah. Dia menilai, pemekaran Desa Umaga misalnya dari syarat administrasi sudah terpenuhi baik letak geografis, sarana penunjang, pendidikan dan perkantoran. ” Selain itu, di Desa Umaga sudah ada Sekolah TK -SD, SMP dan SMA. Adapun kantor Kecamatan Sulabesi Tengah juga terletak di wilayah Desa Umaga,” katanya kepada borero.id, Selasa (8/11/2022).
Baca juga : Sejak Indonesia Merdeka, Daratan Oba Masih Menderita
Tak hanya itu, sarana air bersih PDAM yang melayani kebutuhan air bersih di Kecamatan Sulabesi Tengah dan Kecamatan Sanana, juga berlokasi di Desa Umaga. Halim menegaskan bahwa, seharusnya Desa Umaga layak dimekerkan menjadi Desa defenitif.
Tidak ada kepastian pemekaran itu membuat Halim, mengkritisi kepada Pemerintah Daerah terkesan berhura-hura menghabiskan uang daerah karena minim bekerja. Sebab, sudah hampir dua tahun tidak ada progres pembangunan jembatan jalan dan termasuk memekarkan dua Desa itu.
” HPMS berharap Pemda melalui Bupati Fifian Adeningsih Mus agar secepatnya menindaklanjutinya. Karena masyarakat Desa Umaga sudah lama sejak 2018 sangat menantikan Desa mereka dimekarkan,” harap ketua HPMS Cabang Sula ini. (Red/Ano)
