BORERO.ID TERNATE– Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ternate, diminta menyelesaikan sejumlah proyek fisik Tahun anggaran 2022, yang terbawa pada Tahun anggaran 2023.
Wakil ketua komisi III DPRD Kota Ternate, Hi. Fahri Bahcdar, mengatakan sejumlah proyek milik Dinas PUPR masuk luncuran Tahun anggaran 2023 saat ini seperti di Bidang Bina Marga PUPR Kota Ternate. Diantaranya peningkatan jalan menuju makam Sultan Baabullah di puncak bukit Foramadiahi, Kecamatan Pulau Ternate. Progresnya mencapai 85 persen, dan anggaranya sudah cair 80 persen ketika dilakukan pengecekan di lapangan.
” Jadi terbawa itu 20 persen, termasuk konsultan pengawasan 1 persen. Keterlambatan ini karena faktor medan agak jurang kemudian faktor lain,” kata Fahri, Kamis (13/1/2023) kemarin.
Selajutnya, di Bidang Bangunan ada rehab kantor Wali Kota dengan pagua Rp700 juta lebih, progresnya baru 50 persen. Kemudian penyusunan dokumen kajian teknis kantor Wali Kota dengan pagu kurang lebih Rp300 juta, luncuranya sekira 50 persen. Bidang Tata Ruang, yakni pentaaan pedestrian di belakang Jatiland Mall segmen satu dengan jangka waktu pelaksanaan 40 hari kerja, luncuranya Rp 824 juta dari nilai kontrak Rp2,6 miliar.
Sementara, pekerjaan proyek tetrapod di pelabuhan penyebrangan Sulamadaha- Pulau Hiri progresnya baru mencapai 85 persen, sementara angaranya sudah 100 persen di cairkan.
” Khusus proyek tetrapod ini, cetakannya sudah 100 persen. Keterlambatan pada pemasangan di laut karena harus gunakan alat berat. Sementara kondisi cuaca juga tidak mendukung, makanya pemilik alat juga tidak mau mengambil resiko,” ujar politisi partai berlambang Ka’bah ini.
Selajutnya di Bidang Cipta Karya, diantaranya penanganan saluran drainase di Ternate Utara, progresnya baru capai 80 persen, realisasi anggaran 80 persen, dan tersisa 20 persen ymasuk luncurun tahun anggaran 2023.
Keterlambatan proyek drainase terjadi di Kecamatan Ternate Tengah, baik rehab dan bangun baru progresnya mencapai 60 persen, dimana keterlambatan berdasarkan keterangan Dinas PUPR disebabkan faktor lahan.
Berdasarkan pantauan di lapangan dari Komisi III DPRD Kota Ternate, juga menemukan pelaksanaan proyek anjungan segmen satu di Kampung Makassar juga belum selesai.
” Proyek anjungan ini target bulan ini sudah harus selesai. Kontraknya juga dikenakan denda dengan hitungan satu hari Rp7,7 juta,” kata Fahri yang juga alumni Fakultas Tehnik Unkhair Ternate. (Gan)
