BORERO.ID – Penerapan retribusi masuk pelabuhan secara non tunai yang dilaunching Walikota Tidore pada selasa (15/7) kemerin dianggap tanpa pemberitahuan kepada masyarakat.
Hal ini memicu kebingungan sebagian masyarakat yang melakukan bepergian melalui pelabuhan, peran Dinas Perhubangan (Dishub) Kota Tidore dinilai kurang sosialisasi terkait pembayaran karcis masuk pelabuhan secara non tunai.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tidore Abdurahman Arsyad, difungsikannya digitalisasi layanan publik sebagai Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) seperti retribusi atau karcis masuk pelabuhan secara non tunai, Dishub Tidore Diminta agar melakukan sosialisasi kepada publik atau masyarakat.
“kami komisi II meminta dinas perhubungan sekiranya lebih gencar memberikan edukasi atau sosialisasi kepada warga. Selain warga Tidore pelabuhan Rum juga menjadi salah satu pintu masuk orang dari luar Tidore, sehingga ini juga perlu diberitahukan,” kata Abdurahman, rabu 16 Juli 2025.
Ia meminta, Dishub Tidore selain melakukan sosialisasi juga terus mengawasi kinerja petugas di lapangan, agar bisa menjadi bahan evaluasi nanti dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi.
“Dengan kemajuan teknologi, kita memang sudah harus menggunakan digitalisasi, sehingga ini juga tidak terjadi kebocoran pada penarikan retribusi. Evaluasi internal harus intens, meski ini bukan manual tetapi hal itu harus dilakukan,” Ujarnya
Ia mengapresiasi langkah penerapan retribusi secara non tunai ini dengan harapan PAD Kota Tidore mudah terkontrol dan bisa lebih meningkat ditahun mendatang. **
