BORERO.ID – Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Aksandri Kitong melaksanakan reses massa persidangan II DPRD Malut di Desa Jikolamo, Kecamatan Loloda Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara.
Dalam reses tersebut, Aksandri merasa terkejut melihat kondisi pendidikan anak-anak Desa Jikolamo dan sekitarnya. Ia menemukan fakta ketimpangan pembangunan yang luput dari perhatian pemerintah daerah maupun para wakil rakyat.
“Jujur, saya sampai meneteskan air mata lihat anak-anak pulang sekolah harus menyeberang laut. Mereka berjalan di pinggir pantai, menghadapi ombak, batu karang, bahkan duri babi. Sangat menyedihkan,”Ucap Aksandri.
Ia menuturkan, ratusan anak sekolah di Loloda Kepulauan masih terkenda dalam pergi dan pulang sekolah, bahkan harus pertaruhkan keselamatan lantaran akses jalan yang sangat memprihatinkan.
“Tak hanya itu, kondisi bangun sekolah SD Inpres Jikolamo juga cukup menyedihkan, selain kekurangan meja belajar, atap bangunan yang harusnya melindungi anak-anak dari sinar matahari dan air hujan dalam kondisi bocor, membuat aktivitas belajar tidak lagi nyaman” Ujarnya
Dengan kondisi demikian, Politisi Partai Demokrat itu langsung menyiapkan bantuan dari kantong pribadi berupa satu unit kendaraan Viar dan 100 lembar Seng untuk meringankan akses tempuh perjalanan sekolah dan perbaikan atap Kelas yang bocor.
Ia juga memberikan bantuan langsung berupa pipa air bersih, perlengkapan majelis taklim, kostum olahraga hingga perangkat pengeras suara untuk masyarakat setempat.
Meski begitu, ia menegaskan bantuan pribadi tidak akan menyelesaikan persoalan utama masyarakat di wilayah kepulauan terluar, karena baginya yang paling dibutuhkan adalah intervensi pemerintah melalui pembangunan akses jalan dan dukungan infrastruktur dasar.
“Kalau jalannya di daratan mungkin lebih mudah. Tapi ini pulau-pulau terluar yang mobilisasi alat beratnya sangat mahal. Namun justru daerah 3T seperti ini yang harusnya jadi prioritas,” Tuturnya
Loloda Kepulauan sendiri merupakan wilayah gugusan pulau di Kabupaten Halmahera Utara yang berbatasan langsung dengan perairan Sulawesi. Sebagian desa berada di pulau-pulau terpisah dengan akses transportasi yang sangat terbatas, kondisi geografis membuat biaya pembangunan di wilayah setempat bisa mencapai tiga kali lebih mahal dibanding pembangunan di wilayah daratan.
“Keterisolasian tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan masyarakat hidup dalam keterbatasan, terutama anak-anak usia sekolah, Daerah terluar jangan hanya disebut dalam konsep 3T. Negara harus benar-benar hadir di sana,” Pungkasnya **
