BORERO.ID HALSEL — Laporan penyusunan keuangan daerah mempunyai standar tersendiri. Standar akuntabiltas dan transparan menjadi rujukan untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) bagi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda). Apalagi saat ini terintegrasi dengan teknologi Sistim Informasi Menejmen Daerah (SIMDA). Karena itu, Pemda Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memperkuat kompetensi bagi jajarannya.
BPKAD Halsel menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maluku Utara, untuk memperkuat kompetensi. Bimtek ini tentang Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan dengan aplikasi SIMDA-NG/Finansial Managment Irformation System (FMIS), yang berlangsung di Sahid Bella Hotel Ternate, Kamis (20/10/2022). Pesertanya, Kasubag Perencanaan dan Bendahara seluruh OPD Pemda Halsel.
Aswin Adam dalam sambutnya mengatakan, dalam proses pelaporan penyusunan keungan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan pengedalian lingkaran yang memadai. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan opini WTP. Olehnya itu, bagi Kasubag Perencanaan dan para bendahara mulai dari OPD hingga pada Kecamatan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan guna mendapatkan opini WTP yang baik.
Melalui program ini, diharapkan serius mengikuti agar kedepan mampu bersaing dengan daerah-daerah lain. “ Karena bulan depan ini akan dilakukan pemeriksaan dari badan pemeriksaan keuangan, dengan harapan kita bisa mendapatkan opini WTP,” kata Aswin selaku Kepala BPKAD Halsel.
Kepala BPKP Maluku Utara, Edy Suharto, menyampaikan kegiatan ini tidak terlepas dari sisitem pengendalian interen, karena, PP 60 Tahun 2008 sisitem pengendalian interen Pemerintah dicanangkan.
Menurutnya, ini merupakan hal integral dan kesatuan dengan aktifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebab, tidak ada yang terpisah dengan aktifitas sehari-hari. Kemudian dilaksanakan secara terus menerus oleh bimbingan dan seluruh pegawai di pemerintah Pusat, Daerah, bahkan sebenarnya sampai di tingkat Desa. “Penyelengaraan sistem pengendalian interen untuk bagimana menjamin bahwa acuan dari organisasi daerah bisa dicapai harus melalui kegiatan-kegiatan yang efesian dan efektif,”katanya memberi sambutan.
Edy mengaku, untuk laporan keuangan supaya memperoleh WTP, Itu artinya laporan keuangan dapat diandalkan kebenaranya. Kebenaran ini dengan memperhatikan laporan keuangan disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan. Selain itu, proses penyusunan keuangan dengan diakali sisitem pengendalian interen yang memadai. “Perlu dipahami bahwa semua tugas yang dilaksanakan harus dikendalikan dengan baik,”jelas Edy.
Mewakili Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Asisten I Setda Halsel, Abdul Rajak, mengatakan, kegiatan ini penting dilakukan untuk menambah wawasan kompetensi peserta yang mewakili masing-masing Badan Dinas terutama di sub bagian keuangan, sehingga perencanaan dan pengelolaan bahkan pelaporan keuangan dapat di pahami peserta.
“Saya berharap ini merupakan Kompetensi bagi peserta, karena kedepan kita akan evaluasi perorangan sejauh mana pejabat teknis memahami perencanaan, pengelolaan dan bahkan laporan keuangan. Untuk itu saya tegaskan para peserta harus serius dalam mengikuti kegiatan ini,”tandas Abdul Rajak mewakili sambutan Bupati Usman Sidik, seraya membuka kegiatan Bimtek.(Red)
