BORERO.ID – Ikatan Pemuda dan Pelajar Fitu (IP2F) Kota Ternate, Maluku Utara, kamis (18/01/2024) menggelar diskusi publik dengan tema,“Orang Kampung Bacarita Politik, Jejak Pemikiran Legislator”yang dipusatkan di kelurahan Fitu Kota Ternate.
Kegiatan tersebut menghadirkan enam Calon DPRD dari daerah pemilihan (dapil) 2 Ternate Selatan-Moti sebagai narasumber, diantaranya Yahya Alhadad caleg dari Partai Perindo, Erna Rasid dari Partai Gelora, Mulyono Dahlan dari partai PSI, Fauji Muhammad Partai PKB, Ade Rahman Lamadihami dan Rudi Subuh caleg dari Partai Nadem.
Ketua koordintaor LP2F Anyong Urip dalam kesempatan itu mengatakan, kegiatan ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana gagasan caleg sebagai sebuah konsepsi untuk mewakili kepentingan dalam mendorong agenda perubahan di Ternate Selatan, khususnya di Kelurahan Fitu.
“Kita tahu bersama bahwa paling krusial di Kelurahan Fitu adalah masalah lahan kuburan, petani kangkung banyak kehilangan tanah, masalah sampah yang belum dapat dikelola dengan baik yang dampaknya pada kesehatan dan merusak ekosistem laut”, katanya
Diskusi seperti ini lanjut Ayong, sangat penting agar masyarakat mengetahui kemampuan caleg dan tidak salah memilih. Caleg punya kemampuan bagus bisa diukur tidak sebatas ucapan, akan tetapi rasa peduli dan tindakan nyata termasuk rekam jejaknya.H
“Harapan besar kita semua adalah terciptanya demokrasi yang sehat dan terbuka. Yang lebih penting lagi adalah tolak politik uang dan masyarakat dapat memilih orang yang serius berjuang untuk rakyat,” Ujarnya.
Jalannya diskusi tersebut, caleg nomor urut 3 dari partai Perindo Yahya Alhadad mendapat antusias dan menjadi pusat perhatian warga, sebab penjelasannya mendapat tepuk tangan yang meriah oleh warga yang hadir. Dia menjelaskan masalah utama Kota Ternate, termasuk Kelurahan Fitu adalah masalah manusianya.
“Mengapa saya lebih menekankan soal manusia? Pertama misalnya petani kangkung yang tanahnya digusur dan profesi ini sudah terancam punah. Hal ini dikarenakan tanah di Ternate makin sempit dan pengusaha demi meningkatkan bisnisnya mereka melakukan berbagai cara untuk memperoleh lahan, termasuk bekerja sama dengan pemerintah untuk memperoleh status legalitas tanah dan ini yang terjadi di Fitu. Padahal tanah-tanah tersebut warisan leluhur dan secara hukum diakui oleh hukum adat,” kata Yahya.
Lebih lanjut Yahya menjelaskan, masalah tanah di Kota Ternate juga berkaitan dengan persoalan penataan ruang yang belum efektif sebab pemerintah dalam penataannya tidak melakukan kajian yang melibatkan aspek sosial-budaya.
“Pemerintah lebih utamakan ekonomi-politik sehingga yang dikejar adalah pertumbuhan ekonomi daerah. Karena tata ruangnya kacau-balau sehingga ketika hujan deras sering terjadi banjir. Misalnya di Fitu ini daerah ketinggian dan system drainase mestinya dibangun juga sumur serapan. Hampir semua drainase di Ternate tidak ada sumur serapan sehingga saat hujan deras mereka yang di ketinggian akan aman, tetapi, masyarakat daratan rendah menjadi sasaran banjir,” Ungkapnya
Kedua terkait masalah sampah, kata Yahya, Pengelolaan sampah secara efektif bukan soal memperbanyak pengangkut sampah (armada sampah roda tiga) di tingkat kelurahan karena justru dijadikan projek yang menguntungkan segelintir orang.
“Bagi saya, yang harus dilakukan adalah melibatkan semua RT, imam, badan SARA, pemuda, ibu PKK di semua kelurahan dan anggaran pembelian armada sampah roda tiga digunakan untuk membayar upah mereka, Selain itu, perlu memasukkan kurikulum kesehatan lingkungan di tingkat sekolah dasar. Para Siswa diajarkan hidup sehat dan ramah lingkungan. Kalau ini dilakukan, maka, pengelolaan sampah secara efektif dapat diwujudkan. Karena kesadaran ramah lingkungan dibentuk pada anak ditingkat Sekolah Dasar dan ketika orang dewasa membuang sampah pada sembarangan tempat, maka yang menegurnya adalah anak-anak.” Ujarnya
Pria yang biasa disapa Yayo juga menyatakan sebagai caleg yang paling penting adalah memahami sumber masalah yang dihadapi masyarakat. Untuk memecahkan suatu masalah dibutuhkan riset serius yang kemudian direkomendasikan kepada pemerintah.
“Tugas DPRD adalah mengawalnya hingga diakomodir. Apabila pemerintah tidak mengakomodir, maka, dewan dapat menggunakan hak vetonya dan bisa jadi tidak mengesahkan APBD,” Tandanya
Ia menambahkan, sebagai caleg juga harus melakukan pendidikan politik pada masyarakat demi untuk menciptakan pemilih yang cerdas agar terhindar dari praktek politik yang merusak tatanan demokrasi seperti adanya Money Politik atau serangan Fajar.
“Praktek politik seperti ini sangat berbahaya, sebab bisa jadi ketika menduduki kursi kekuasaan yang dilakukan mengembalikan biaya pemilu (modal) dan akhirnya kepentingan masyarakat diabaikan. Karena politik dipandang sebagai transaksi dagang dan merusak mental generasi kita ke depannya. Merusak dalam artian politisi kita mengajarkan generasi berwatak korupsi, inilah mengapa pentingnya meningkatkan kesadaran, perubahan sikap dan perilaku masyarakat manusianya,” Tutupnya (Ay)