BORERO.ID HALBAR – Front OKP Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), terdiri dari GMKI, GMNI dan LMND, Rabu (15/11/2023) kemarin, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Halbar. Akis dari berbagai mahasiswa ini mendesak Bupati Halbar James Uang untuk mencopot Kadinkes dan Dirut RSUD karena dianggap tidak mampu menjalankan program kepada masyarakat.
Kordinator aksi, Demitrius Ludu, mengatakan beberapa visi-misi politik oleh paslon Jujur (Jems Uang-Djufri Muhamad) pada masa kampanye kala itu untuk menjadi solusi dari ketimpangan sosial di Halbar. Seperti program prioritas membangun Halbar baik, sehat, Terang, dan Halbar sejahtera. Hanya saja, proses kepemimpinan janji politik tersebut dinilai masyarakat masih surga telinga. Buktinya berselang kurang lebih 3 tahun 8 bulan kepemimpinan ini belum ada responsif nyata dari 15 program ditawarkan itu.
” Salah satunya program Halbar sehat masih jauh dari harapan masayarakat. Dimana pelayanan RSUD masih minim, fasilitas RSUD belum maksimal, bahkan pelayanan dokter spesialis masih belum teratur dengan baik,”katanya.
Bagitu pula terkait program Halbar Terang, tercium indikasi arogansi daerah dalam mengarahkan setiap Desa turut diduga menggunakan Dana Desa untuk mensuskeskan program Halbar Terag. ” Hal yang sama pada program halbar sejahterah, kita tau bersama selepas masa covid-19 ekonomi baik secara nasional sampai tingkat lokal terjadi krisis begitu nyata,” beber Demitrius dalam orasinya.
Ia juga menuturkan terkait krisis ekonomi selepas masa covid-19 membuat daerah berinisiatif melakukan pinjaman terhadap Negara. Pinjaman ini yang dikenal kenal dengan istilah PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional. Sebab menurut dia, alokasi anggaran PEN tidak sesuai kebutuhan masyarakat, anggaran PEN dipakai dalam pembiayaan pembangunan infrstruktur sebenarnya tidak menyentuh langsung dalam menunjang ekonomi masyarakat.
Sebut saja, pembangunan infrastruktur baik pembangunan Sasadu dan pembangunan fasilitas olahraga di pelabuhan jailolo tidak tepat sasaran. Menurut dia, ada indikasi kejanggalan anggaran PEN, sebab dalam pembangunan lapangan sasadu lamo yang memakan anggaran kurang lebih 8 milyar dinilai sangat tidak rasional. Hal ini butuh pertanggungjawaban dari berbagai pihak tidak terlepas kepada daerah itu sendiri.
” Begitu banyak problematika kepemimpinan bupati dan wakil bupati, maka kami menuntut agar segera mecopot kadis kesehatan yang lalai dalam menjalankan tugas, dan segera copot direktur RSUD. Begitu pula dengan hutang daerah harus segara diselesaikan,” tegas Demitrius Ludu.
Baca juga : Gandeng Bank Sampah, Wilayah Halbar Bakal Bebas Sampah
Menanggapi aksi tersebut, ketua komisi I DPRD Halmahera Barat Joko Ahadi, mengakatakan DPRD merespon positif terkait tuntutan mencopot Kadiknes dan Direktur RSUD Halbar. ” Kami akan surati Bupati Halbar bapak james uang untuk mengevaluasi berdasarkan persoalan-persoalan terjadi di lapangan,” kata Joko
“Perlu diketahui masalah copot atau mutasi itu bukan kewenangan kami tetapi Pemda dalam hal ini bupati kami hanya cukup untuk merekomendasikan,” sambung joko saat hering terbuka di ruang rapat kantor DPRD Halbar. (*)
Penulis* : Iin Afriyanti
Editor : Sandin Ar