BORERO.ID- Diduga mahasiswa menjadi korban dari aparat keamanan saat mengawal aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja baru-baru ini. Hal itu tentu memicu kecaman keras oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Ternate dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Cabang Ternate.
Dua elemen Mahasiswa tersebut langsung mendatangi Mapolres Ternate dan Mapolda Maluku Utara, Kamis (15/10) siang dengan cara menggelar aksi. Mereka mengecam adanya dugaan tindakan kekerasan secara fisik saat sejumlah Mahasiswa diamankan pihak Kepolisian .
Koordinator Lapangan Aksi Ali Jumran Pina ditengah-tengah audiensi bersama dengan Wakapolda Malut mengatakan, secar nasional PP KAMMI dan DPP IMM sangat mengecam aksi premanisme anggota kepolisian berhadap massa aksi. Kedatangan mereka melakukan aksi di Polda Malut ini supaya mengingatkan agar kepolisian jangan terlalu agresif saat mengawal para mahasiswa melakukan unjuk rasa.
“ Kami sangat menyesalkan tindakan penangkapan mahasiswa sampai ada korban kekerasan. Kami juga menyesalkan ada mahasiswa ketika ditangkap rambut mereka digunting sampai botak. Kami ini bukan tahanan korupsi atau pencurian sampai kepala dibotaki,” sesalnya.
Senada Ketua Pimpinan Cabang IMM Kota Ternate Zulkarnain Pina menyatakan, sesuai instruksi DPP IMM ketika kader IMM ditangkap mestinya kepolisian jangan terlalu agresif di lapangan.
“Kami juga menolak pemeriksaan yang ganjil, bahkan jangan memberikan keterangan apapun sebelum ada penasehat hukum,” cetusnya.
Dia menambahkan, apapun yang dilakukan pihak kepolisian pada saat unjuk rasa tidak dibenarkan jika di luar SOP.
“IMM tetap mengawal agar tidak lagi terjadi tindakan kekerasan terhadap mahasiswa,” tegas Zulkarnain.
Sementara Wakapolda Malut Brigjen Pol Lukas Akbar Abriari menyatakan, akan menindak tegas oknum anggota polisi jika terbukti melakukan aksi represif terhadap pendemo. Pihaknya telah mengakamodir tentutan masa aksi apabila terdapat oknum anggota polisi yang melakukan tindakan di luar SOP, sesegera mungkin IMM dan KAMMI membuat laporan resmi.
Jendral bintang satu itu juga berharap, agar peserta unjuk rasa harus mampu menahan diri ketika menyampaikan pendapat di depan umum sebagimana diatur dalam undang-undang. Meski demikian, dirinya mengaku dalam setiap unjuk rasa selalu mengavaluasi serta mengingatkan ke anggota agar jangan melakukan tindakan di luar protap.
“ Para mahasiswa juga harus mengawal massa aksi sehingga tidak terjadi tindakan di luar kewajaran. Kalau massa banyak, koordinator lapangan musti melebihi dari satu orang agar bisa terkontrol dengan baik,” tandas Wakapolda Malut. (Red)
