BORERO.ID – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Provinsi Maluku Utara (Malut) mendesak kepada Gubernur Abdul Gani Kasuba segara mengevaluasi Bupati Kepuluan Sula Fifian Adeningsi Mus. Bupati dianggap membiarkan masalah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) tak berjalan karena terkendala sistim dari pusat.
Persoalan ini disinyalir pasca Bupati melakukan perombakan atau pergantian pada level Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Kepala Dinas sebelumnya dijabat Bambang Fataruba. ” Akibatnya masyarakat di Kepuluan Sula harus menjadi korban karena tidak ada pembuatan KTP, Kartu Keluarga, lain-lainya,” ujar pengurus DPD IMM Malut M. Ridha Bafagih di Ternate, Rabu (4/8/2021).
Ridha yang juga pemuda Kepuluan Sula ini sangat menyayangkan pelayanan Dukcapil sudah hampir dua bulan tidak berjalan. Tentu saja, urusan-urusan administrasi dari masyarakat di Kabupaten Kepuluan Sula terkendala hingga mengorbankan masyarakat.
Menurut dia, persoalan pergantian Kepala Dinas dan menunjuk Pelaksana Tugas di Dukcapil itu bisa jadi berakibat pada pemutusan sistim jaringan dari pusat. Jika demikian, Bupati Sula jangan menganggap sepele. Sebab sampai sekarang ini pelayanan tidak berjalan. Padahal Bupati adalah pucuk pemimpin kepala daerah harus lebih bijak ketika mengambil keputusan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.
” Karena itu Gubernur Malut harus melihat persoalan ini untuk segara memangil dan mengevaluasi Bupati Kepulauan Sula. Karena imbasnya adalah masyarakat,” desak aktivis Muhammadiyah Malut ini.
Dihimpun sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Kepuluan Sula menggelar demonstrasi, Senin (2/8/2021) kemarin. Demontrasi ini ditujukan kepada Bupati Sula karena dianggap membiarkan pelayanan di Dukcapil tidak bisa berjalan sehinga menyusahkan masyarakat untuk mengurusi KTP, KK dan lain sebaginya. (Red)
