BORERO.ID – Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Kota Tidore Kepulauan tercatat mengalami penurunan di pertengahan Tahun 2026 dari 6,50 Persen menjadi 2,30 persen.
Hal tersebut disampaikan Pengamat Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Ramli Saraha saat menjadi pemateri pada Forum Kwatak Bacarita II yang mengusung tema Menakar Visi-Misi Pemkot Tidore dan Imbas Pemangkasan Dana TKD, yang dilaksanakan di eks Eks kediaman Gubernur Irian barat, Rabu 12 Agustus 2026.
Menurut Ramli, Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang lakukan pemerintah pusat memberikan dampak nyata terhadap perekonomian daerah termasuk Kota Tidore Kepulauan.
“Ketika pemerintah pusat melakukan pengurangan TKD lebih dari Rp 50 triliun pada 2025, dampaknya mulai dirasakan daerah, termasuk Kota Tidore Kepulauan, test case-nya sudah dimulai pada 2025.” ucap Ramli dalam forum tersebut.
Ia menyatakan, salah satu dampak paling nyata di Tidore adalah turunnya laju pertumbuhan ekonomi dari 6,50 persen menjadi 2,30 persen, penurunan itu tidak terlepas dari melemahnya sektor administrasi pemerintahan yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah.
“Sektor administrasi pemerintahan pada 2024 memberikan kontribusi sekitar 38 persen mengalami penurunan sekitar satu persen. Kondisi itu kemudian ikut menekan laju pertumbuhan ekonomi Kota Tidore,” Ujarnya
Dampak pemangkasan itu kata Ramli, tidak hanya terlihat dalam laporan keuangan pemerintah daerah, tetapi mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Penghasilan pedagang di pasar, nelayan, sopir, pengemudi ojek hingga buruh bangunan disebut ikut terdampak karena menurunnya belanja pemerintah melalui APBD.
“Dengan menurunnya APBD, otomatis perputaran Uang juga menurun dan itu terasa sekali. Penghasilan pedagang kita di pasar, penghasilan nelayan, sopir, ojek, buruh bangunan, itu terasa sekali,” Tandasnya
Ia menjelaskan, sebagian besar daerah di Indonesia termasuk kota Tidore masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap APBD sebagai penggerak ekonomi daerah, di mana aktivitas ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh belanja pemerintah.
“Karena itu, ketika transfer pusat dikurangi dan APBD Kota Tidore mengalami tekanan, dampaknya akan menjalar ke berbagai sektor ekonomi masyarakat,” Ujarnya
Dalam diskusi tersebut Ramli juga menyajikan data Kementerian Dalam Negeri yang menunjukkan dari 552 Pemerintah Daerah di Indonesia, sebanyak 490 Daerah mengalami kondisi fiskal rendah hingga sedang, akibat dari pemotongan TKD.
Ia kemudian menilai kebijakan pemotongan Dana TKD Oleh Pemerintah Pusat perlu dikaji karena berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, utamanya pada Pasal 124 UU HKPD, khususnya terkait hilangnya bobot minimal 26 persen untuk Dana Alokasi Umum (DAU).
“Menurut kami, itu yang menjadi kuncinya, Itu yang menjadi problemnya, Ketika bobot 26 persen itu dihapus, Daerah tidak lagi diikat dengan mandat tersebut, Umpanya Seperti sektor pendidikan dan kesehatan yang memiliki mandat persentase anggaran dalam peraturan perundang-undangan, Kalau pendidikan ada 20 persen, kesehatan 10 persen. Tetapi porsi untuk DAU daerah itu tidak ada sama sekali karena Pasal 124 HKPD menghapus bobot itu,” Jelasnya
Ramli juga menyinggung kontribusi kawasan timur Indonesia terhadap ekspor nasional. Berdasarkan data, kawasan Papua, Maluku dan Maluku Utara berkontribusi sekitar US$ 19,4 miliar atau setara Rp 312 triliun.
Dari angka tersebut, Maluku Utara disebut memberikan kontribusi sekitar Rp 240 triliun, sementara Papua sekitar Rp 70 triliun. Dari besarnya kontribusi ekonomi daerah seharusnya menjadi bahan evaluasi dalam melihat kembali hubungan fiskal dan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Ini menjadi ironi. Maluku Utara memberikan kontribusi besar, tetapi persoalan kemiskinan dan keterbatasan fiskal di daerah masih kita hadapi,” tuturnya
Melalui Kwatak Bacarita Sesi II, Ramli berharap diskusi ini tidak berhenti pada kritik terhadap pemangkasan TKD, tetapi mampu melahirkan gagasan dan solusi yang dapat diperjuangkan pemerintah daerah serta masyarakat.
“Kami berharap dengan kehadiran para akademisi dan tokoh yang memahami persoalan ini, bisa memberikan gagasan yang baik dari timur untuk mencari alternatif terbaik menghadapi pemangkasan TKD,” tutupnya. **
