BORERO.ID SOFIFI – Rapat mitra kerja bersama DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) dengan instansi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut membahas sejumlah anggaran pembangunan untuk Tahun 2022.
Dalam rapat itu beberapa instansi atau Dinas Pemprov Malut yang selama ini menjadi mitra kerja dengan DPRD Provinsi diketahui memiliki pagu anggaran dianggap terlalu kecil yang dapat mempengaruhi proses pembangunan di wilayah Malut. Hal ini disampaikan ketua komisi III DPRD Provinsi Zulkifli Hi. Umar, Rabu (6/4/2022).
Zulkifli menuturkan, beberapa dinas yang selama ini menjadi mitra kerja diketahui pagu anggarannya semakin kecil dari tahun ke tahun sehingga perlu didorong. Pagu anggaran tergolong kecil ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, dan Bappeda.
Menurut dia, pagu anggaran seperti di Dinas PUPR pada tahun 2022 sebesar Rp 190 miliar, Dishub Rp 13 miliar, DLH Rp 10 miliar lebih, ESDM Rp 15 miliars serta beberapa dinas lainnya hanya berada pada angka Rp 12 miliar. “ Jika mengacu pada pagu yang ada maka ini sangat menyedihkan pada RPJMD,” katanya.
Baca juga : Rakor Hindari Penyimpangan Kegiatan PUPR Malut
Lainnya : Lelang Jabatan Eselon II dan III Dibuka Pemprov Malut
Olehnya itu, pada pertemuan juga bersama Sekretaris Daerah dan BPKAD, komisi III DPRD Provinsi berharap agar TAPD dapat memberikan dorongan pada Tahun 2023. Menurut Zulkifli, alokasi pagu terlalu kecil akan berdampak pada keterlambatan pembangunan di daerah. Selain itu ada beberapa Dinas yang sejauh ini hanya berharap adanya program dari pemerintah pusat.
“ Sebut saja Dishub pada tahun ini hanya merehab satu dermaga Guraping. Karena itu kami minta pemerintah melihat RPJM sebagai basic untuk rujukannya dalam penyusunan RKPD” tandasnya. (Red)
