BORERO.ID – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan akan terus menjaga kestabilan pelayanan kesehatan khususnya di Kota Tidore, berbicara terkait kemajuan suatu daerah, tergantung pada salah satunya yaitu kesehatan, ketika kesehatan baik, maka pendidikan juga akan baik.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen usai menghadiri kegiatan penandatanganan rencana kerja sekaligus launching Universal Health Coverage (UHC) Prioritas Maluku Utara di Ballroom Gamalama, Hotel Bela Ternate, Selasa (17/6/2025).
Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen mengatakan, UHC Kota Tidore Kepulauan persentasenya tertinggi di tingkat nasional bahkan di Provinsi Maluku Utara, ini artinya perhatian pemerintah Tidore terkait BPJS dan kesehatan masyarakat itu sangat tinggi.
“Target Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dibawah kepemimpinan saya dengan Abang Laiman, kita tetap menjaga kestabilan pelayanan kesehatan di Kota Tidore, karena bicara kemajuan daerah, itu tergantung kesehatan, karena kesehatan kunci dari segala-galanya, kesehatan baik maka pendidikan juga baik,” kata Walikota
Sementara, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda dalam sambutannya mengapresiasi dukungan dari seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Maluku Utara, serta proaktif dari BPJS Kesehatan baik di level Provinsi Maluku Utara hingga ke wilayah Kabupaten/Kota masing-masing.
“Hari ini Maluku Utara bisa mencapai UHC Prioritas dengan keaktifan diatas 80 Persen, ini tentu tidak bisa tercapai tanpa kolaborasi dan sinergitas yang sangat baik dari seluruh Kabupaten/Kota, serta semua pihak terkait yang sudah berkolaborasi memberikan pelayanan kesehatan melalui JKN BPJS,” Ucap Sherly.
Gubernur Perempuan Pertama Maluku Utara mengapresiasi Kota Tidore Kepulauan yang merupakan salah satu Kota di Provinsi Malut yang memiliki permasalahan BPJS paling sedikit, bahkan nyaris tidak ada tunggakan karena selalu tepat waktu dalam pembayarannya.
Usai mengikuti kegiatan launching Universal Health Coverage (UHC) Prioritas Maluku Utara, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen juga didaulat untuk turut menyerahkan kartu JKN-KIS secara simbolis kepada para penerima.
