Menjaga Pemilu Berkualitas di Halmahera Selatan

Peta halmahera selatan/logo pemilu 2024/ilustrasi netralitas ASN (Dok : borero.id)

BORERO.ID HALSEL–Tahapan pemilu 2024 sudah jalan, pihak penyelenggara dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta jajaranya harus action kerja. Memanilisir kegaduhan di tengah masyarakat sedini mungkin agar netralitas di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) berjalan sesuai harapan.

Hal tersebut bertujuan menjaga pemilu yang berkualitas sesuai koridornya. Demikian seperti diingatkan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan agar ASN baik TNI, Polri, Kepala Desa, BPD hingga PKH tidak terlibat dalam politik praktis di pemilu 2024 mandatang.

Ketua Bawaslu Halmahera Selatan, Asman Jamel menyebut, pelarangan ASN terlibat dalam politik praktis atau menjadi anggota partai politik tertuang dalam UU PP No 37/2004. Untuk TNI dan Polri juga dilarang terlibat dalam politik praktis sebagaimana diatur tertuang dalam UU No 34 Tahun 2014 tentang TNI, dan UU No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian.

” Begitu juga kepala desa serta perangkat desa tertuang dalam UU No 6/2014 tentang perangkat desa dilarang menjadi pengurus parpol,” katanya, 4 Mei 2023.

Sementara, kata Asman melanjutkan untuk BPD Desa dan PKH diatur dalam undang-undang No 6/2014 tentang Desa dan Peraturan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor 01/Ljs/08/2018 tentang kode etik sumber daya manusia program keluarga harapan.

Untuk itu, Asman menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemilu 2024 guna menjaga kualitas demokrasi di Kabupaten Halmahera Selatan. Selain itu, Bawaslu Halmahera Selatan akan dalam melakukan pengawasan akan menyediakan posko pengaduan yang dipusatkan di Ibu Kota Kabupaten Halmahera Selatan.

” Jadi masyarakat dihimba turut serta melakukan pengawasan sehingga dapat melaporkan setiap pelanggaran Pemilu. Jika terbukti akan diproses sesuai UU yang berlaku,” kata Asman. (Red/LM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *