BORERO.ID TERNATE – Persoalan sampah dimasa Pemerintahan Tauhid-Jasri dengan slogan Ternate Andalan hingga memasuki tahun ke-II, belum membuahkan hasil mengembirakan. Sebaliknya, dinilai tidak memahami sistim pengelolaan sampah secara baik. Sebab, sekitar 100 ton lebih sampah di wilayah Kota Ternate dibawa ke TPA setiap hari dari kontribusi 5 Kecamatan dan 70 kelurahan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif, disela-sela kunjungan komisi III di lapangan, Selasa (10/1/2023), mengurai sejumlah problem sampah Kota Ternate dari kondisi hulu dan hilir. Problem utama persampahan diakibatkan karena kesadaran masyarakat secara keselurahan belum diintervensi secara maksimal oleh arah kebijakan Pemkot Ternate.
“Masyarakat masih cenderung berfikir persoalan sampah itu urusan pemerintah daerah, Kami tidak menyalahlan masyarakat yah, namun ini fakta ditemukan di lapangan. Problem sampah di kota Ternate ini karena problem kesadaran dan pengelolaan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sibuk dengan pendekatan sangat konvensional, masyarakat buang sampah, dinas angkut buang ke TPS atau TPA. Siklus dan modelnya hanya begitu terus berulang dari tahun ke tahun”, kata Nurlaela.
Nurlaela menyampaikan pihak DLH sangat konvensional tidak ada inovasi. Selama ini DLH dalam pengelolaan sampah dengan alasan karena keterbatasan armada seperti 18 dumtruk, 6 L300, 4 Amrol.
“Itu juga katanya sudah lama, dan kisaran 80 lebih motor roda 3 kaisar. Padahal ada bantuan yang menurut kami efektif yaitu TPS 3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle ), namun sangat disayangkan TPS 3R tidak di fungsikan secara baik atau di biarkan oleh DLH,” ujar Srikandi NasDem ini.
Jika ingin megatasi problem sampah, menurut Nurlaela, DLH harus memahami dan berupaya membangun sistem kesadaran masyarakat sesuai visi-misi Pemkot Ternate. Sistem kesadaran masyarakat yang efektif harus difungsikan TPS 3R secara optimal, bukan dibiarkan jadi kos-kosan, atau hancur begitu saja. Selain itu, DLH seringa kali beralasaan TPS 3R tidak terurus karena tidak ada honor anggaran, padahal ini tupoksi dapat gaji serta dapat TTP. Karena itu, DLH dalam urusan pengelolaan persampahan tidak inovatif, tidak mampu menterjemahkan apa yang menjadi slogan Ternate Andalan.
“Ini terbukti temuan kami di lapangan soal program pendampirngan optimalisasi TPS 3R bantuan dari Kementerian PUPR dan program Kotaku di 3 titik yaitu, Kelurahan Kalumata, Tubo, dan Gamalama dengan model pendampingan ke 3 TPS 3R. Dimana fokus pada aspek pengelolaan sampahnya, yaitu kelembagaan, pembiayaan, peran serta masyarakat, dan teknis operasional,” ujarnya.
” Program ini guna mendukung arah kebijakan dan strategi Pemkot terkait pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga serta sejenis rumah tangga di kota Ternate. Selain itumengurangi kuantitas dan/atau memperbaiki karakteristik sampah akan diolah secara lebih lanjut di TPA,” sambung Nurlaela. (Gan)
