TIDORE.BORERO.ID – Menjelang pemilihan Gubernur Maluku Utara (Malut) pada 2024 mendatang, sejumlah figur mulai diperbincangkan oleh berbagai kalangan, baik di internal Partai Politik maupun di kalangan masyarakat.
Sebagai putra daerah yang membangun karir politik di tingkat nasional, Ongen Sangaji punya penilaian tersendiri terhadap figur yang layak sebagai calon Gubernur Malut ke depan. Bagi mantan ketua DPD Hanura DKI Jakarta itu, Sultan Tidore Husain Alting Syah adalah figur yang tepat.
Menurutnya, Sultan Tidore memiliki jejak rekam yang bagus sebagai Anggota DPD RI. Dalam jangka waktu hampir lima tahun terakhir, ia mampu membangun hubungan yang baik dengan beberapa tokoh di Jakarta.
“Kedekatan beliau cukup bagus dengan beberapa tokoh di Jakarta, entah di internal DPD maupun para politisi. Karena Sultan melakukan pendekatan secara maksimal,” kata Ongen, dalam konferensi pers via telepon, Kamis (21/4).
Memang, sambung Ongen, semua orang memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai gubernur dari partai mana pun. Tetapi, jika menginginkan Maluku Utara maju ke depan, Sultan Tidore pilihan yang tepat untuk didorong. Dan itu harus disadari masyarakat.
“Secara jujur, saya akan berikan respon dan support kepada beliau, karena saya ingin Maluku Utara ke depan harus maju. Maluku Utara harus punya wibawa,” ujar Ongen.
Sebab, menurut ia, selama dua dekade kepemimpinan gubernur di Maluku Utara, sama sekali tidak membawa perubahan secara signifikan.
“Semenjak berpisah dari Maluku, perintah Maluku Utara hingga saat ini gagal. Tidak mampu mengelola sumber daya di Maluku Utara secara maksimal,” ucap Koordinator Wilayah Tim Pemenangan Partai NasDem Jawa I dan Banten itu.
Soal pemindahan ibu kota provinsi, misalnya, tambah Ongen, sampai hari ini tidak ada infrastruktur penunjang yang memadai sehingga menyulitkan ASN yang berkantor di Sofifi.
“Begitu banyak pengeluaran mereka saat menjalankan tugas di ibu kota provinsi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah gagal,” tegasnya.
Selain itu, pertambangan yang begitu banyak di Maluku Utara, tapi tidak dapat dinikmati oleh masyarakat. Bagi ia, Maluku Utara akan sulit berkembang, selama pemerintah dan investor masih belum terbuka soal pengelolaan tambang. Terutama yang berkaitan dengan keterbukaan berapa jatah yang didapat oleh daerah, baik kabupaten/kota, maupun provinsi, dan berapa besar yang bisa dinikmati masyarakat.
“Dan, itu hanya Sultan Tidore yang dapat melakukan perubahan ke depan, mengatur sumber daya tambang dengan baik agar bisa dinikmati masyarakat secara maksimal,” tutupnya.(Poel)
