BORERO.ID,- Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang di mutasikan oleh walikota mendapat sorotan dari salah satu partai politik, hal itu disampaikan oleh ketua partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)Kota Tidore kepulauan Jainudin Saleh.
Dalam kesepakatan tersebut Jainudin menyampaikan Sebagai pimpinan partai dirinya meminta kepada walikota, wakil Walikota jangan dulu melakukan Mutasi – Mutasi pegawsi di musim seslesi Pilkada.
” sebaiknya kita membangun soliditas masyarakat untunk mendukung pemerintahan dalam kerja – Kerja ke depan, ketimbang melakukan mutasi, dan hasilnya mengkotak – kotakan masyarakat” jelasnya.
lanjutnya, Perbedaan-perbedaan dalam pilkada sudah harus di hilangkan, karena di musim pandemi ini rakyat kita dalam keadaan susah, ekonomi lagi lesuh, harga barang naik, pengangguran bertamba, ribuan rakyat kita yg harus keluar meninggalkan kota ini karna tidak ada lapangan pekerjaan, mereka terpaksa mengadu nasib di daerah lain.
Problem – Problem seperti ini yang harus menjadi catatan bersama anatar Pemerintahan Daerah dan DPRD selaku pemangku kepentingan di daerah ini.
Bagi saya justru bebijakan mutasi ini terkesan sangat politis dan mala menamba rusaknya hubungan – hubungan sosial antara masyarakat kita, pemerintah itu seharusnya menghindari agar menciptakan situasi sosial masyarakat yang baru dan baik.
“segala perbedaan harus di satukan dan dirangkul sebagai modal kita semua untuk membgun daerah ini, Kita harus menciptakan optimisme publik akan kemajuan daerah ini ke depan, jika sendi – Sendi kehidupan sosial dan kekerabatan warga menjadi rusak karena kebijakan maka yang ada adalah pesimisme rakyat”
Kalau ini yg terjadi maka pemerintah sesungguhnya telah gagal, kenapa?? Karena ini adalah hal – Hal fundamental dalam mengelola pemerintahan.
Kalaupun mutasi itu di lakukan maka saran nanti di saat periode ke dua menjabat, mesin – mesin birokrasi di lakukan evaluasi yang komprehensif, bila prlu penyegaran pada semua level dalam rangka mendorong dn mensukseskan visi misi pemerintah di periode ke dua.
Sehingga mutasi dilakukan karena kerangka analisis yang komprehensif untuk kebutuhan organisasi pada semua OPD dalam rangka sukses program2 untk kemajuan daerah ini.
Ketua DPC Hanura kota Tidore kepulauan juga berharap kepada DPRD agar segera merespon hal ini secara serius, agar bisa merekomendasikan kepada pemerintah agar mutasi dilakukan karena kebutuhan, sambil meminta prtimbagan Komisi ASN.(Lee).
