BORERO.ID, TERNATE – Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman secara resmi membuka Forum Perangkat Daerah dan musyawarah tentang Rencangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate Tahun 2021 – 2026 bertempat Royal’s Resto Kalumpang Ternate, Rabu (25/8/2021).
Tauhid menyatakan, RPJMD Kota Ternate adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah yang mempunyai arah, pedoman, sekaligus kompas untuk memandu perangkat daerah merumuskan kebijakan 5 tahun kedepan. Kebijakan dirumuskan itu, merupakan saripati dari sejumlah aspirasi dan isu-isu aktual diperoleh dimasa kampanye politik beberapa waktu lalu.
“Substansi RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026, memuat visi-misi kepala saerah, tujuan, sasaran, kebijakan, fokus dan prioritas Daerah, rencana program dan pendanaan, serta indikator dan target kinerja” ujar Walikota Ternate dalam sambutanya.
Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang digelar itu merupakan amanat undang-undang melewati tahapan, persiapan, penyusunan draft rancangan awal RPJMD berdasarkanrancangan teknokratik RPJMD, konsultasi publik rancangan awal RPJMD, kesepakatan bersama ranwal RPJMD dengan DPRD Kota Ternate. Konsultasi ranwal RPJMD ke BAPPEDA Provinsi Maluku Utara juga dilakukan dengan pelibatan semua elemen terkait sehingga untuk menyempurnakan dokumen tersebut.
Selajutnya tahapan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RPJMD saat ini dilakukan guna menyepakati hasil pencermatan dan penajaman rancangan awal renstra perangkat daerah. Hal ini agar sejalan dan sinkron dengan rancangan RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026 sekaligus mengakomodir berbagai aspirasi, ide dan gagasan nantinya dikembangkan dalam forum
“ RPJMD ini merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan, perumusan strategi untuk mengimplementasikan, bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan,” tandas Walikota Ternate.
Pelaksanaan Forum dan Musrembang RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026 akan dilaksanakan selama dua hari dengan melibatkan organisasi perangkat daerah, para camat, unsur akademisi serta stakholder dan unsur terkait lainnya. (Red/nyi)
