BORERO.ID – Rencana kongres pembentukan Dewan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara (Malut), rupanya mendapat penolakan dari berbagai kalangan, salah satunya Badan Pengurus Sibualamo Provinsi Malut.
Pasalnya, rencana kongres tersebut yang di motori beberapa orang itu dinilai terlalu tergesa-gesa dan tidak merepresentasi sejumlah lembaga kebudayaan di Malut. Sebab, Malut memiliki ragam kebudayaan yang sebagian besar sudah dalam bentuk organisasi kebudayaan.
“Kami melihat dalam proses rencana kongres pembentukan dewan kebudayaan tidak mewakili semua lembaga kebudayaan di Malut yang sudah terbentuk, karena lembaga-lembaga kebudayaan atau adat di Malut cukup banyak dan harus dilibatkan,” kata Ketua Umum BP Sibualamo Malut, Saifuddin Djuba, saat dikonfirmasi media ini, Sabtu (13/02/2021).
Menurutnya, PB Sibualamo secara kelembagaan tetap menolak rencana kongres pembentukan dewan kebudayaan dengan alasan tidak merepresentasi lembaga maupun wilayah-wilayah adat yang ada di Malut.
“Misalkan di wilayah Halmahera Utara ada suku Tobelo, Galela di dalamnya ada komunitas adat seperti modole, boeng, pagu, wayoli, Tobaru, dan Sangaji. Eksistensi mereka secara turun temurun dengan akar kebudayaan yang kuat serta mempunyai ciri dan karakteristik yang kuat,” ujarnya.
Selain di Halut, kata Saifuddin, di wilayah Halmahera timur, Halmahera Selatan dan Halmahera tengah juga memiliki lembaga kebudayaan yang jauh lebih relevan. “Jadi Halteng itu yang dikenal dengan negeri fagogoru atau gamrange. Di Sula dan Taliabu juga ada suku leko sula dan leko kadai. Dan beberapa wilayah adat lainnya,” tuturnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Malut harus mempertimbangkan dukungan rencana pelaksanaan kongres pembentukan dewan kebudayaan.
“Yang harus dilakukan pemerintah provinsi memberikan dukungan kepada lembaga-lembaga kebudayaan atau adat yang sudah lebih dulu terbentuk, lantaran lembaga-lembaga ini lebih relevan serta memiliki arah yang jelas dalam menjaga serta mengembangkan kebudayaan di masing-masing wilayah,” terangnya. (Red).
