BORERO. ID TERNATE—Pemerintah Kecamatan Pulau Moti, Kota Ternate, menerima koordinasi dari lima anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Moti, guna mensuksesi Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kota Ternate.
Mereka diantaranya, Wahyu Taha, Nurhalis Bakar, Darwis Ilyas, Sahril dan Fauji Muhammad. Koordinasi ini diterima langsung Camat Pulau Moti, Ahmad Yasin SP, bersama Sekretaris Camat Zainudin Nasir, beserta Kasi Pemerintahan Iksan Abdullah, di ruang kerja Camat, Senin (20/5/2024).
Dalam pertemuan itu, Wahyu Taha selaku ketua PPK, mengatakan kunjungan bersama anggotanya ini merupakan silahturahmi sekaligus memperkenalkan diri ke pihak Pemerintah Kecamatan pasca dilantik KPU Kota Ternate. Langkah koordinasi ini juga bagian dari amanah Pemilu, sehingga itu pihaknya berharap ada kerjasama untuk difasilitasi sekertariat dalam mensuksesi tahapan Pemilu atau Pilkada di Kota Ternate yang saat ini mulai berjalan.
“ Jadi kiranya pak camat agar dapat memfasilitasi satu ruangan sebagai kantor sekretariat, sekaligus menyimpan logistik pilkada nanti, serta menunjuk salah satu staf sebagai sekretaris PPK Kecamata Pulau Moti. Ini semua demi mensuksesi Pilkada yang tahapanya mulai jalan,” kata Wahyu.
Menanggapi hal tersebut, Camat Pulau Moti Ahmad Yasin SP mengaku berterimah kasih atas langkah koordinasi yang dilakukan ketua PKK beserta anggotanya. “ Dan sebelumnya saya juga ucapkan selamat atas pelantikannya pada beberapa hari lalu,” kata Camat.
Menurut Camat, koordinasi dari PPK ini merupakan hal terpenting untuk mensukesi tahapan Pemilu atau Pilkada 2024.
Untuk itu, butuh sinergi dan komunikasi agar pelaksanaan tahapan Pemilu dapat berjalan dengan lancar khususnya di wilayah Kecamatan Pulau Moti, Kota Ternate.
“ Terkait ruang sekretariat dan sekretaris PPK,InsyaAllah kami fasilitasi dan segara disiapkan,” kata Mad, sapaan akrab Camat Pulau Moti.
Diketahui bahwa langkah koordinasi PPK itu karena saat ini juga pelaksanaan tahapan Pemilu sudah masuk dalam tahapan rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai penyelenggara Pemilu tingkat Desa atau Kelurahan. (*)