BORERO.ID TERNATE– Dugaan penyalahgunaan bantuan perahu nelayan oleh oknum anggota DPRD Kota Ternate maka Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Ternate diminta lebih selektif dalam membagikan bantuan kepada nelayan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Ternate, Sudarno Taher, seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DKP mengatakan adanya dugaan persoalan itu diminta instnasi terkait betul-betul menyaring proposal yang masuk meski itu dari anggota DPRD maupun kelompok nelayan.
“Sebelum dibagikan oleh dinas maka harus ada ceklis di lapangan. Apakah yang memperoleh betul seorang nelayan, sehingga kedepannya tidak ada lagi kesalahan siapa yang terima bantuan,” katanya.
Meski demikian pada pembahasan lain, kata dia, pada tahun 2023 ini terdapat 24 Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD berupa bantuan perahu nelayan yang tidak terakomodir melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sehingga cukup disayangkan.
“Nanti juga ada bantuan bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID). Jadi itu yang kita stresing untuk DKP agar mengutamakan pokir. Bagaimanapun Pokir berasal dari aspirasi masyarakat bukan dari partai atau yang lainnya sehingga penting diakomodir,” kata Sudarno. (Gan)
