BORERO.ID – Tudingan Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda Ansor (GP-Ansor) Maluku Utara, Zulfikran A. Bailussy atas dugaan Walikota Tidore Muhammad Sinen mengarahkan para ASN lingkup Pemkot Tidore lakukan demontrasi penolakan DOB beberapa pekan kemarin dinilai tendensius dan lebay.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPC PKB Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Julham kepada sejumlah awak media, senin 28 Juli 2025.
“Kami menganggap pernyataan Ketua LBH GP-Ansor ini adalah tudingan yang tidak berdasar, karena sejauh ini kami tidak pernah mendengar Walikota Tidore mengeluarkan instruksi untuk mengarahkan ASN untuk melakukan demonstrasi. Kan Demonstrasi tersebut melibatkan sejumlah unsur di kalangan masyarakat,” Kata M Julham.
Ia menuturkan, pernyataan Ketua LBH GP Ansor Malut itu tidak mendasar, sebab tidak memiliki bukti dan sengaja menggiring opini seolah-olah Walikota Tidore, Muhammad Sinen mengarahkan para ASN.
“Kalaupun itu ada instruksi secara tertulis, buktikan instruksi tersebut. Terus yang berikut, kalaupun ASN yang terlibat demonstrasi kan itu tidak dilarang, beda halnya kalau dia berpolitik, nah DOB ini kan bukan wacana politik,” Tuturnya.
Ia menjelaskan, para ASN dilarang apabila terlibat dalam politik praktis sebagaimana di atur dalam UU Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang netralitas ASN serta UU Nomor 7 tahun 2017 dalam pasal 280.
“Aturan itu sudah jelas, hanya mengatur soal larangan keterlibatan ASN dalam kampanye Pemilu maupun Pilkada serta berdemonstrasi untuk mendukung calon tertentu,” Jelasnya.
Ia menambahkan, pernyataan yang dilontarkan zulfikran dapat disimpulkan bahwa pernyataan itu sangat tendensius dan sengaja dibuat untuk menggiring Opini.
“Sehingga apa yang disampaikan oleh Zulfikram sesungguhnya adalah pernyataan yang tendensius, dan sengaja menggiring opini ini seakan-akan menyeret Walikota, padahal pernyataan ini bagi kami salah alamat sebenarnya,” Ujarnya
“Oleh karena itu, DPC PKB Tidore Kepulauan, selaku partai pendukung pemerintah tetap berada pada garda terdepan untuk membela pemerintah daerah dalam konteks apapun,” Sambung Julham. **
