Utang DBH ke Kabupaten/Kota Mulai Dibayarkan Pemprov Malut

Kepala BPKAD, Ahmad Purbaya/Kantor Pemprov Maluku Utara || Foto : borero.id

BORERO.ID SOFIFI–Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mulai memproses pembayaran utang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada kabupaten/kota. Skema pembayaran ini akan dilakukan setiap bulan, mulai Juni 2024, dengan jumlah sebesar Rp 57 miliar per bulan selama enam bulan.

Kepala BPKAD Malut, Ahmad Purbaya, menyatakan langkah ini sesuai dengan kondisi keuangan daerah. “Sesuai arahan Pj Gubernur, utang DBH kabupaten/kota mulai diproses besok. Namun dari total utang Rp 400 miliar lebih, akan dibayarkan secara bertahap,” ungkap Purbaya, Senin (27/05/2024).

Pembayaran utang secara bertahap ini dilakukan karena Pemprov juga harus menyukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Malut, yang membutuhkan dana ratusan miliar. Purbaya memastikan bahwa utang DBH kabupaten/kota akan diselesaikan dalam tahun 2024.

“Dikarenakan kondisi keuangan daerah dan kebutuhan dana untuk Pemilukada, pembayaran harus dilakukan bertahap. Namun, utang DBH akan tuntas tahun ini dengan asumsi Rp 57 miliar dikalikan enam bulan,” tutupnya.

Dengan skema pembayaran ini, diharapkan keseimbangan keuangan daerah dapat terjaga dan kewajiban kepada kabupaten/kota dapat diselesaikan tepat waktu, mendukung kelancaran administrasi dan pembangunan daerah. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *