BORERO.ID TERNATE – Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlela Syarif, angkat bicara menyikapi konflik internal antara Direksi dan karyawan Perumda Ake Gaale. Konflik internal berujung pada aksi unjuk rasa para karyawan, Selasa (20/12/202 kemarin, menyebabkan aktifitas pelayanan air bersih di masyarakat ikut terganggu atau menjadi korban.
DPRD, kata dia, dalam reses di lapangan banyak kelurahan didapatkan terkait pelayanan air bersih. Pelayanan air bersih di Kelurahan Salahudin misalnya, dari laporan warga setempat hampir 5 hari tidak menikmati air bersih.
Warga juga terpaksa mengeluarkan biaya sebesar Rp 80 ribu sampai 150 ribu untuk menyewa mobil tengki. Sebab kebutuhan air bersih ini tentu menjadi salah satu kebutuhan paling mendasar. ” Jadi konflik terjadi sekarang ini sudah kian meluas. Sampai sekarang antara direksi dan karyawan juga belum ada titik temu,” katanya kepada media ini.
Nurlela menegaskan, Wali Kota Ternate harus tegas menyikapi problem ini karena konflik sudah semakin melebar sehingga pelayanan terhadap masyarakat juga ikut terganggu. Bagi DPRD saat ini tengah reses, namun menyikapi persoalan tersebut terpaksa mengangendakan rapat mendadak melalui Rapat Badan Musyawarah( Banmus). Dalam rapat inimemutuskan pada 26 Desember nanti akan mengundang Wali Kota Ternate guna menenengahi konflik yang terjadi.
Sri kandi parti NasDem ini, juga menyesalkan sikap Direksi Perumda Ake Gaale, Abubakar Adam, yang mengikapi aksi para karyawan dengan memberikan penekanan surat peringatan ataupun sangsi pemecatan atau dibawah ke ranah hukum.
” Paling tidak harus ada yang legowo. hak-hak karyawan juga harus dikedepankan, yang saya lihat Direksi terkesan kelabakan mengantisipasi aksi yang kian meluas, yang menyebabkan pelayanan air bersih juga jadi terganggu. Langkah jangka pendek yang disiapkan dengan armada mobil tengki ini juga mau sampai kapan,” bebernya.
Menurut Lela, aksi unjuk rasa yang terus berlanjut itu disebabkan ketidakpuasan para karyawan lantaran ada penghasilan mereka yang dipotong. Sementara penghasilan Direksi dan Dewas justru meningkat.
” Kalau ini soal kecemburuan paling tidak Direksi juga harus mengalah Memang sudah ada evaluasi terhadap Peraturan Wali Kota. Tapi sampai saat ini gelombang aksi terus berlanjut, bahkan informasinya ada mobil tengki juga dicegat agar tidak beroperasi,” ujarnya.
Dia menambahkan, evaluasi Perwali yang menurut karyawan masih gunakan standar tinggi. Kalaupun ini problemnya, maka harus diajukan penyesuaian untuk meredam dan harus ada pihak mengalah. Selain itu, menyangkut dengan tuntutan pergantian Direksi menjadi kewenangan Wali Kota Ternate yang diatur dalam regulasi.
“Tapi paling tidak harus ada pendekatan dilakukan oleh Direksi dengan mengakomodir apa yang jadi tuntutan karyawan agar pelayanan air bersih juga tidak ikut terganggu,” kata Nurela. (Gan)
