BORERO.ID,- Kementerian Keuangan untuk kembali melakukan refocusing anggaran di tahun 2021 sebesar 4 Persen Pemerintah Daerah, Perintah tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 30/KM.07/2020. Dalam KMK menyebutkan pemerintah daerah melakukan penggunaan sebagian (earmarking) dana alokasi umum (DAU) atau dana bagi hasil (DBH) untuk mendukung program vaksinasi Covid-19 di daerah.
Pj Sekretaris Daerah Tidore Kepulauan, M. Miftah Baay saat dikonfirmasi mengatakan perintah pusat mealaui menteri keuangan melakukan Refokusing tahap 2 sesuai KMK yang dilayangkan ke pemerintah daerah.kamis (21/1)
lanjutnya, dalam KMK itu pemda diminta melakukan earmarking DAU atau DBH untuk vaksinasi paling sedikit 4% di tahun 2021.
”Jadi perintah ini kami sudah menerima surat dari kementerian keuangan untuk mendukung soal program vaksinasi,”jelasnya.
Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mansyur saat ditemui juga membenarkan hal tersebut. Mansyur bilang, jika melakukan eamarking DAU sebesar 4 persen tentu pemda akan melakukan refocusing anggaran paling sedikit Rp 20 Miliar dari total DAU tahun 2021 sebesar Rp 520.766.918.000.
Lanjut Mansyur, dalam KMK itu dijelaskan jika Pemda tidak mendapatkan DAU tahun 2021, maka bisa digunakan DBH dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
”Kalau DBH tahun 2021 ini sebesar Rp 28.549.629.000,”katanya.
Mansyur menambahkan KMK tersebut pihaknya sudah menyurat ke DPRD.”Jadi sekarang ini tinggal dilakukan penyesuaian saja, tetapi soal KMK ini nanti masih ada rapat lanjutan yang akan perlu dibahas masalah ini,”kata Mansyur.
Dalam KMK itu juga menjelaskan dukungan penggunaan dana sebesar 4 persen baik dari DAU atau DBH diperuntukan untuk koordinasi pelaksanaan vaksinasi covid-19, dukungan dan fasilitasi untuk pelaksanaan vaksinasi covid-19, pantauan dan penanggulangan dampak kesehatan pasca vaksinasi covid-19, distribusi dan pengamanan tempat untuk vaksin, serta pengamanan pelaksanaan vaksinasi covid-19.(Lee).
