BORERO.ID SANANA – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Rahmat Sillia, mengaku seluruh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) hampir semua Desa tidak bisa mengelola anggaran dengan baik.
Kadis menilai, Bumdes di kepulauan Sula hampir semuanya tidak jalan. Padahal ketika Bumdes itu aktif berjalan sudah barang tentu Desa yang bersangkutan akan mendapatkan suntikan dana dari Pemerintah Pusat.
” Yang terjadi di Sula ini kan malah sebaliknya, maka dari Pemdes harus bersinergi dengan ketua Bumdes dan masyarakat di desa setempat. Kalau tidak, desa tersebut tidak mendapat bantuan dari pemerintah pusat, sebab bantuan tersebut disalurkan melalui Bumdes” ujarnya, Kamis (12/5/2022).
Kadis menuturkan, anggaran Bumdes itu menggunakan penyertaan modal dengan tujuan agar ada pemasukan atau untuk pendapatan Asli Desa( PAD ). Karena itu, pihaknya berencana turun melakukan evaluasi Bumdes di seluruh Desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula, namun saat ini dirinya masih disibukan dengan agenda lain.
Kadis menambahkan bahwa persoalan Bumdes di Kepulauan Sula ini membuat Sekjen Kemendes berencana akan turun pada tanggal 26 Mei 2022.
” Hal itu bertujuan untuk memberikan bimbingan dan evaluasi terakit pengelolaan anggaran Bumdes secara baik,” tandas Rahmat. (Red/Ano)
