SOFIFI – Sekertaris Daerah Provinsi (Sekprov) Maluku Utara (Malut), Syamsuddin A. Kadir, resmi membuka kegiatan Musrembang Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Malut Tahun 2023. Pembukakn ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Sekprov didampingi Wali Kota Ternate, Bupati Halmahera Timur, Sekab Halmahera Utara, di Gamalama Ballroom Bela Sahid Hotel, Senin (18/4/2022).
Sekprov Samsudin membacakan sambutan Gubernur Malut mengatakan, forum perangkat daerah merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan. Dari sisi perencanaan, forum ini merupakan tahapan pembahasan yang menghasilkan rancangan-rancangan kerja perangkat daerah yang lahir dari masukan pihak-pihak terkait. “Pertumbuhan ekonomi provinsi Malut meningkat, mengalami pertumbuhan positif sebesar 16,40 persen. Pertumbuhan ini lebih dari yang di targetkan RKPD tahun 2021 sebesar 9,28 persen dari target,” jelasnya
IPM Provinsi Maluku Utara, lanjut Samsuddin, mengalami kenaikan dari 68,49 poin tahun 2020, naik menjadi 68,76 pada tahun 2021, dimana semua kompomen pembentuk IPM telah mengalami kenaikan. Kemudian Capaian makro berikutnya yakni tingkat pengangguran di Provinsi Malut mengalami penurunan dari 5,15 persen menjadi 4,71 persen. Sedangkan Penduduk miskin pada tahun 2021 telah mengangalami penurunan dari 6,97 menjadi 7,38 persen pada periode september. Sedangkan indeks rasio gini mengalami penurunan dari 0,33 menjadi 0,30 poin. “Indikasi-indikasi makro sebagaimana di atas memberikan catatan bagi perangkat daerah, kabupaten dan kota bersinergi untuk mengefektifkan langkah-langkah intervensi yang lebih baik lagi pada perencanaan pelaksanaan tahun 2023,”kata Sekda
Sekda juga menyampaikan bahwa target makro pembangunan Provinsi Malut tahun 2023 sebagai berikut, yakni indeks pembangunan manusia ditargetkan 69,91 sampai 70,71 point. Pertumbuhan ekonomi 11,89 sampai 12,6 persen. Rasio gini diharapkan menurun menjadi 0,254. Tingkat kemiskinan ditarget 5,91 persen. Sedangkan tingkat pengangguran 4,69
Secara khusus Sekertaris Daerah juga berpesan agar proses perencanaan telah diefektifkan melalui sistem informasi perencanaan pembangunan daerah atau SIPD, setiap jejak tahapan terekam dalam memori elektronik, dimana hasil pembahasan forum ini selanjutnya diverifikasi menjadi rencana kerja yang akan ditetapkan oleh kepala daerah. “Oleh karenanya saya minta keseriusan kepala perangkat daerah dan jajarannya guna mengoptimalkan pembahasan yang berproses hingga pada RKPD yang menjadi dasar KUA-PPAS dan APBD tahun 2023,” harapnya.
Sebelumnya ketua panitia Musrembang RKPD 2023 Provinsi Malut Sarmin Adam dalam laporanya menyampaikan, tujuan dilaksanakannya forum lintas perangkat daerah yaitu dalam rangka menyelaraskan program kegiatan perangkat daerah provinsi Malut. Dan mempertajam indikator serta target kinerja program, untuk mengoptimalisasi pencapian sasaran sesuai dengan kewenangan sinergitas pelaksanaan, prioritas pembangunan daerah, dan menyesuaikan pendanaan program serta kegiatan proritas berdasarkan pagu indikatif.
lanjut Sarmin, bahwa Forum lintas perangkat daerah yang dilaksanakan pada saat ini yakni membahas rancangan renja perangkat daerah provinsi dengan menggunakan prioritas program kegiatan dan sub kegiatan yang di hasilkan dari musrembang RKPD kabupaten/kota. Kemudian yang di pakai pada kegiatan ini yaitu mengakselerasi transformasi struktural untuk kemandirian dan daya saing. (Red)
