DAU Mandatory Masih Terkendala di Halbar, Ikbal Dorong ke Pumpus

Anggota DPD RI, Ikbal Hi. Djabid dan Sekda Halbar, Syahril Abdul Radjak | Iin Afriyanti | borero.id

BORERO.ID HALBAR— Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) menyambut baik kunjungan kerja anggota Komite IV DPD RI, Ikbal Hi. Djabid di kantor Bupati Halbar, Kamis (27/7) kemarin. Kunjungan kerja Ikbal, guna menyerap asiprasi tentang keuangan daerah Pemda Halbar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Halbar, Syahril Abdul Radjak, dalam kegiatan kunjungan anggota DPD RI itu berharap asipirasi telah disampaikan dapat didorong ke Pemerintah Pusat (Pempus) melelui Kementerian Keuangan sehingga persolan di daerah Halbar terbantukan.

“Kami Pemerintah Daerah Kabupaten Halbar, beliau (Ikbal) nanti menyampaikan permasalahan daerah yang sudah disampaikan tadi, untuk disampaikan ke pemerintah pusat melalui kementerian keuangan. Sehingga mudah-mudahan pemerintah pusat bisa melihat aspirasi kita,” kata Syahri seraya menyampaikan terima kasih atas kunjungan kerja kepada anggota DPD RI tersebut.

Ikbal Djabid mengaku, kunjungan kerja ke daerah khususnya di Pemda Halbar untuk menyerap berbagai aspirasi.  Seperti dalam rapat bersama itu disampaikan tentang kondisi keuangan sesuai pengawasan undang-undangan nomor 28 tahun 2022 tentang APBN tahun anggaran 2023.

Aspirasi diterima Ikbal, menyangkut permasalahan Dana Alokasi Umum atau DAU Mandatory dari Pempus. Rupanya  DAU Mandatory membuat Pemda ngos-ngosan sehingga dirinya akan mengawal persoalan ini untuk segara dievaluasi  ke Pemerintah Pusat sesuai tugas komisi IV  berkaitan dengan keuangan. “Tadi saya juga sampaikan DAU mandatory ini,  kalau bisa ditinjau kembali. Artinya bukan dihapus tetapi ditinjau skemanya seperti apa agar tidak kesulitan,”ucapnya.

Baca jugaSinergi Pempus Kelola Kopra di Desa Orifola Mangoli Tengah

Ikbal menambahkan, termasuk permasalahan TTP atau gaji 13 saat ini belum beres karena DAU Mandatory menjadi salah satu faktor kendala. Padahal DAU mandatory itu diwajibkan oleh Pemerintah Pusat namun tidak dilihat ke daerah. Apalagi untuk daerah di timur Indonesia tidak bisa disamakan dengan pulau jawa. Hal inlah  kemudian menjadi kesulitan atau kendala bagi setiap daerah di timur Indonesia.

” Pemerintah pusat itu sapu rata saja, padahal mereka tidak tahu persis kondisi daerah seperti di maluku utara. Ini juga perlu kita sampaikan ke pemerintah pusat. Maka setelah kami raker dan hasilnya kemudian kami paparkan di Paripurna untuk disampaikan ke pemerintah pusat,” kata Ikbal. (*)

Penulis : Iin Afriyanti 

Editor : Sandin Ar

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *