BORERO.ID HALBAR — Usulan pergantian Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), ditolak oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat. Bupati Halbar diduga ikut main mengusulkan pergantian itu. Kendati, Ibnu Saud Kadim tetap menjabat sebagai Ketua DPC Demokrat Halbar.
Ibnu Saud Kadim, menyatakan beberapa minggu lalu Bupati bersama lima anggota DPRD terpilih partai Demokrat melakukan manuver untuk menggantikan dirinya dari posisi Ketua DPC Demokrat serta unsur ketua DPRD Halbar. Mereka ingin mengubah hasil rapat pleno DPC terkait pengusulan pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.
Pengusulan pergantian itu disampaikan secara lisan oleh Bupati dan kelima anggota DPRD terpilih . Namun, DPP menolak usulan tersebut karena tidak sesuai dengan mekanisme partai, baik Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) maupun petunjuk pelaksanaan (Juklak) dari DPP.
“Usulan mereka tidak berdasarkan mekanisme partai yang tepat sesuai Juklak, yang mengharuskan kader partai loyal dan berpengalaman sebagai anggota DPRD. Ini hanyalah dinamika politik yang terjadi karena beberapa pihak tidak menginginkan saya sebagai ketua DPC, meskipun saya sudah berpengalaman selama dua periode menjadi anggota DPRD,” kata Ibnu kepada wartawan, Sabtu (1/6/2024) kemarin.
Ibnu mengaku bahwa Bupati berusaha memaksakan agar adik kandungnya, Yoram Uang, diusulkan sebagai Ketua DPRD Halbar 2024. “Padahal, adik kandungnya bukan pengurus partai dan belum berpengalaman sebagai anggota DPRD, sesuai isyarat Juklak DPP tahun 2024,” ungkap Ibnu.
Menurut Ibnu, semua ini hanyalah bagian dari dinamika politik yang bisa dijadikan pelajaran bagi mereka yang belum memahami mekanisme organisasi kepartaian. “Sekarang, saya bersama pengurus dan simpatisan Partai Demokrat Halbar tetap konsisten mengikuti garis lurus partai untuk memenangkan pasangan calon JUJUR yang sudah pasti diusung Partai Demokrat,” ujarnya.
Baca juga : Solid dalam Menangani Pengungsi Letusan Gunung Ibu
Ibnu menegaskan, ia dan pengurus serta simpatisan merasa kecewa dengan tindakan lima anggota terpilih, namun memahami bahwa tindakan tersebut hanya karena kurangnya pengetahuan mereka, yang sengaja diarahkan oleh Bupati untuk mengganti ketua DPC hasil Muscab serta mengusulkan adik kandungnya sebagai pimpinan DPRD.
“Saya akan tetap mengevaluasi kelima pengurus dan anggota partai ini agar menjadi pelajaran dalam organisasi kepartaian. Kami juga telah menandatangani pernyataan di hadapan DPP bahwa kewenangan menetapkan pimpinan DPRD diserahkan sepenuhnya kepada DPP tanpa intervensi pihak lain, terutama Bupati. Siapapun kader atau pengurus partai yang melanggar kesepakatan tersebut akan ditindak tegas, bahkan hingga pemecatan,” pungkas Ibnu.
Bupati Halbar, James Uang, dikonfirmasi membantah hal tersebut. ” Itu hoaks, nanti ada klarifikasi berita,” singkat Buptai lewat pesan whatsapp-nya. (*)