KEPSUL  

DOB Mangoli Raya Menunggu Pembukaan Moratorium

Rapat konsultasi dokumen administrasi soal pemekaran kabupaten mangoli raya di kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Rabu (21/06/23).

BORERO.ID SANANA – Komitmen Bupati Sula Fifian Adeningsi Mus dan H.M. Saleh Marasabessy untuk memperjuangkan pemekaran Kabupaten Mangoli Raya sesuai keinginan masyarakat bakal menjadi nyata. Hal ini mendapat respon positif dari Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Respon itu melalui rapat konsultasi dokumen administrasi soal pemekaran melibatkan Pemerintah Daerah dan Puluhan anggota DPRD, serta perwakilan Kepala Desa se- Kabupaten Kepulauan Sula bersama Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD, yang berlangsung  di kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Rabu (21/06/23).

Dalam rapat tersebut, Budi Arwan, Plh. Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD menyampaikan bahwa dokumen administrasi pemakaran Kabupaten Mangoli raya sudah masuk, akan tetapi masih menggunakaniInstrumen yang lama. Untuk itu, pemerintah Kepulauan Sula di tugaskan melengkapi dokumen sesuai instrumen yang baru.  ” Dengan begitu kelengkapan administrasi pemakaran dapat lengkap sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kita tinggal menunggu satu langkah yakni pembukaan moratorium,” katanya.

Budi menambahkan, prosedur pemekaran berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 Tahun 2007 diawali dengan penjaringan sebagian besar aspirasi masyarakat.  Selanjutnya usulan tentang pemekaran daerah itu disampaikan kepada Provinsi dan Daerah Provinsi menyampikan usulan tersebut kepada pemerintah pusat.

Menurutnya, persyaratan ditentukan UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 Tahun 2007 untuk memekarkan satu daerah adalah 3 persyaratan yaitu persyaratan administratif, teknis, dan persyaratan fisik kewilayahan. Berkaitan persyaratan memekarkan satu daerah, sedikit mengalami perubahan dengan diundangkanya UU No. 23 Tahun 2014. Hal ini  hanya menentukan 2 persyaratan yaitu persyaratan dasar dan persyaratan administratif.

“Maka Pemerintah daerah kepulauan sula diharapkan untuk melengkapi dokumen sesuai instrumen terbaru sehingga keinginan dan kebutuhan masyarakat mangoli akan terjawab pada saat moratoriumnya dibuka Presiden Republik Indonesia,” kata Budi Arwan.

Wakil Bupati Sula Saleh Marasabessy dalam tersebut menyampaikan akan tetap mengawal agenda besar ini sampai pada pemerintah pusat terkait pembukaan moratorium kembali. ” Kita perjuangkan apa yang menjadi visi misi sula bahagia terutama pemakaran kabupaten mangoli raya” ujarnya.

” Untuk itu kita tetap meminta dukungan dari semua pihak, agar kita sama sama memperjuangkan kepentingan masyarakat kabupaten kepulauan Sula dan lebih khususnya masyarakat pulau mangoli,” tambah Wakil Bupati.

Perlu diketahui bahwa turut hadir dalam kegiatan tersebut sebagai berikut :

1. Budi Arwan, S.STP, M.Si., Plh. Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD. 2. Agus Salim, SH, M. AP., Kasubdit Penataan Daerah Wil II, Direk PDOD. 3. Maurits Valentino Wylla Hege, S.STP,. Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Seksi IIA Subdit Penataan Daerah Wil II, Direk DPOD. 4. Assciate Prof. Dr. Muhadam Labolo, MSi, CIGS, CILC., Ketua Pusat Kajian Strategis Pemerintahan. 5. Dr. Agus Harahap, MSi. 6. Dr. Petrus Polyando, MSi.

7. H.M. Salah Marasabessy, M.Si Wakil Bupati Kepulauan Sula,  8. Muhlis Soamole, Sekretaris Daerah Kab Kepulauan Sula,  9. Sinaryo Thes Ketua DPRD Kab. Kepulauan Sula
10. H. Ahkam Gajali, Wakil Ketua I DPRD Kab. Kepulauan Sula, 11. H. Safrin Galilea, Wakil Ketua II DPRD Kab Kepulauan Sula, 12. Lasidi Leko, Anggota DPRD Kab. Kepulauan Sula 13. M. Natsir Sangadji, Anggota DPRD Kab. Kepulauan Sula, 14. Ajhar Makian Anggota DPRD Kab Kepulauan Sula, 15. Kadir Sapsuha Anggota DPRD Kab Kepulauan Sula, 16. Abd. Jauhar Buamona Anggota DPRD Kab Kepulauan Sula,

17. H. Ismail Kharie Anggota DPRD Kab Kepulauan Sula, 18. Julkifl Sapsuha Anggota DPRD Kab Kepulauan Sula, 19. Rian Ardianto Ruslan Anggota DPRD Kab Kepulauan Sula. 20. Ali Umanahu Sekretaris DPRD Kab Kepulauan Sula, 21. Syahjuan Fatgehipon Kepala BAPPEDA Kab Kepulauan Sula, 22. Budiman Duwila Kaban BPPPRD Kab Kepulauan Sula 23. Kamarudin Mahdi Pemda Kab Kepulauan Sula, 24. Suwandi H. Gani, Kabag Pemerintahan Setda Kepsul, 25. Rahmat Silia Kepala Dinas PMD Kab Kepulauan Sula. (Ano)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *