BORERO.ID HALBAR — Massa aksi dari Front Gapura Halbar menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati Halmahera Barat (Halbar) guna menyeroti dugaan korupsi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Halbar, pada Senin (11/11/2024).
Mereka mendesak pihak berwenang mengusut tuntas penyalahgunaan dana APBD yang disebut mencapai miliaran rupiah tersebut.
Rifai, selaku koordinator aksi menyatakan dana APBD Halbar yang berjumlah sekitar Rp1,8 miliar diduga telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu dalam lingkaran pemerintahan daerah Kabupaten Halbar. “APBD seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat justru diduga dipakai untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu,” tegas Rifai.
Ia juga menyoroti bahwa praktik tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mencakup pengelolaan APBN dan APBD. Rifai menyebutkan dana tersebut semestinya dialokasikan untuk program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat, namun justru dialihkan tanpa pertanggungjawaban yang jelas.
Selain itu, Rifai menambahkan, ada dugaan penyalahgunaan dana pada proyek Rumah Sakit Pratama yang menggunakan APBN senilai Rp12 miliar. “Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya progres pembangunan RS Pratama sudah terlihat. Namun, hingga kini tidak ada hasil nyata,” ujarnya.
Untuk itu, aliansi Front Gapura Halbar yang terdiri dari beberapa organisasi pemuda dan mahasiswa seperti GMKI Cabang Jailolo, GMNI Halbar, HMI Halbar, PMII Halbar, dan lainnya, mendesak kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Aparat Penegak Hukum untuk menseriusi dugaan kasus tersebut. Mereka juga mendesak agar sejumlah pejabat yang diduga terlibat harus dicopot dari jabatan mereka.
Sementara itu, Pjs Bupati Halbar Deni Tjan, saat menemui massa aksi, menjelaskan bahwa proses pergantian pejabat harus mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku. Ia juga menegaskan akan mengupayakan penyelesaian terkait pembayaran gaji honorer bersama Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Halbar. (*)