Jelang HUT Kejaksaan, Akademisi Sebut Kinerja Kejati Malut Minim

Abdul Kader Bubu
Abdul Kader Bubu

TERNATE – Jelang Hari Ulang Tahun (HUT) berdirinya Kejaksaan Republik Indonesia atau lebih dikenal Hari Bakti Adhyaksa (HBA) pada 22 Juli mendatang, Capain kinerja penangan Kasus di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) Per 22 Juli 2022 hingga Juli 2023 menjadi sorotan.

Pasalnya, berbagai penanganan kasus seperti dugaan Korupsi Mesjid Raya Halsel, TPP RSUD Chasan Boesoeri, Pinjaman Halbar dan penanganan kasus lainnya terkesan sangat lambat.

“Penanganan Kasus korupsi yang ditangani Kejati Malut tidak jelas, begitu juga progres penanganannya, sehingga status hukum nya menggantung begitu saja,” kata Akademisi Unkhair Ternate Abdul Kader Bubu kepada media ini, senin (17/07/2023).

Ia menuturkan, penanganan dugaan Korupsi Mesjid Raya Halsel misalnya, merupakan kasus yang sudah lama di tangani kejati bahkan tahapannya sudah penyidikan.

“Sudah berapa tahun kasus mesjid raya halsel ditangani, begitu juga dengan pinjaman halbar, sampai saat ini tidak ada kejelasan, bahkan yang terbaru dugaan kasus RSUD Chasan Baeoroei, progresnya tidak ada kejelasan sama sekali,” ujarnya

Menurutnya, Kinerja Kejati Malut patut dipertanyakan, bahkan boleh dikatakan sangatlah minim, sebab penyelamatan keuangan negara beberapa tahun terakhir jika dibandingkan dengan Polda Malut,  jauh lebih baik dari pada Kejati Malut.

“Makanya jangan heran, masalah tindak pidana korupsi, publik lebih memilih melapor ke pihak polda ketimbang ke Kejati, karena masyarakat mulai ragu dengan kinerjanya,” tandasnya

Ia menyarankan, pihak kejati malut agar fokus menangani kasus dan tidak menumpukkan kasus-kasus yang ada, apalagi para pejabat di provinsi maupun kabupaten kota yang punya kaitan dengan kasus tersebut nama baiknya menjadi terkatung-katung.

“Setiap kasus yang ditangani di ekspos ke publik agar kesan ditangani dengan serius akan tetapi status hukumnya tidak ada, kasihan juga para pejabat yang sudah dipanggil dan diperiksa, namun kejelasan kasus itu tidak ada,” tandasnya

Ia menambahkan, saat ini publik Malut sudah bisa menilai dan mengukur sejauh mana kerja-kerja penegak Hukum khususnya Kejati Malut dalam menangani kasus Korupsi.

“Ini kan tunggakan kasus banyak, menumpuk di meja penyidik, paling tidak penanganan kasusnya per triwulan diukur sudah sejauh mana progresnya biar jelas,” tutupnya (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *