BORERO.ID HALTENG – Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Munadi Kilkoda kembali membantah pernyataan akdemisi Mochtar Adam tentang data kemiskinan dari beberapa prosentase di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng).
Munadi juga menyatakan apa yang disampaikan Mochtar justru membingkungkan dan tidak memiliki sandaran data yang jelas bahkan salah kritik. Selain itu, Munadi mengaku tidak semakali merasa emosi sebagimana disentil Mochtar Adam. ” Menurut saya ini membingungkan, beliau mau bicara masalah passing grade atau IPM atau angka kemiskinan. Makanya dari awal saya bilang beliau tidak fokus menyampaikan kritik,” ujar Munadi lewat siaran persnya, Senin (27/6/2022).
Dikatakanya, kalau masalah IPM itu jelas data statistiknya menyebutkan Kabupaten Halteng masih jauh lebih baik dari daerah lain. Bahkan dalam kurung waktu 5 tahun menunjukan trend yang positif.” Kalau dia bilang 2020 itu IPM Halteng minus, itu terjadi karena saat itu kita diperhadapkan dengan bencana global pandemi Covid-19. Itu dialami seluruh daerah di Indonesia, bukan cuma Halteng. Jadi kalau dia menjustifikasi hanya terjadi di Halteng, saya berkesimpulan dia tidak bisa membaca data dengan benar, ” bebernya.
Menurut Munadi, Kabupaten Halteng terdapat kompleksitas masalah yang harusnya diketahui sebelum berargumentasi di publik. Dimana sebelum Elang- Rahim memimpin, akses jalan antar Desa dan Kecamatan belum terbuka, masyarakat belum menikmati listik dan telekomunikasi secara keseluruhan. Masih ada Desa-Desa gelap gulita, tidak dijangkau dengan transportasi darat, tidak terkoneksi jaringan telekomunikasi, infrastruktur pendidikan belum memadai yang bermuara pada kemiskinan, kebodohan dan lain-lain. “Seperti jalan kalau tidak dibangun bagaimana kita mau bicara mengentasi kemiskinan. Sementara jalan itu menjadi urat nadi perekonomian dan kelancaran transportasi untuk semua sektor termasuk sektor pendidikan dan kesehatan” ungkapnya.
Kompleksitas masalah tersebut tentu menjadi konsen Elang-Rahim dalam kurun waktu 4 Tahun kepemimpinan mereka. Sebab Saat ini seluruh Desa dan Kecamatan sudah terhubung. Dimana 90 persen masyarakat terlayani listrik, bahkan sampai di pelosok Desa yang jauh seperti Umiyal, telekomunikasi juga dibangun dimana-mana. ” Jadi Pak Ota sebagai akademisi tidak boleh bicara menggunakan kaca mata kuda,” saran Munadi.
Anggota DPRD Halteng ini menilai Mohtar terlalu reaksioner dan tidak lagi terstruktur merespons informasi yang disajikan. Padahal sebagai akademisi sekaligus pakar ekonom harusnya menunjukan intelektualitas yang berbobot, bukan asal bicara tanpa mengecek kebenaran sebuah informasi. Dia menyerankan Mochtar harus faham
bicara pembangunan itu harus multidimensial. Memerlukan ukuran dan variabel yang jadi parameter makronya seperti kebijakan program sektor pendidikan yang galakan saat ini. ” Tidak mungkin hasilnya kita bisa peroleh hari ini, tapi paling tidak ini sebagai investasi jangka panjang yang akan kita petik hasilnya di masa depan,” katanya.
Dibilang dirinya emosi, Munadi mengaku sejujurnya tidak emosi menanggapi secara santai sebagaimana dituduhkan . ” Saya enjoi-enjoi saja menanggapi komentar beliau. Saya Cuma merespon komentar beliau dengan menampilkan data dan fakta di Halmahera Tengah. Yang disayangkan karena dia akademisi, gelar doktor lagi, tapi komentarnya sudah tidak fokus, tidak objektif lagi, tandasnya.
Baca juga : Munadi Luruskan Agar Mohtar Adam Tidak Gagal Paham Membaca Data
Selain itu, Munandi juga menjelaskan, dikaitkan sebagai juru bicara Pemda Kabupaten Halteng tidak jadi persoalan. ” Terserah dia mau bilang saya juru bicara Bupati, tidak masalah. Karena itu menunjukan beliau tidak paham pemerintahan daerah itu meliputi Bupati & Wakil Bupati dan DPRD. Silahkan dia baca UU 23/2014 tentang Pemda supaya bisa memahami peran saya. Sebagai bagian dalam pemerintahan itu saya juga punya kewajiban untuk bicara meluruskan pendapat dia. Kalau dia ingin bicara angka kemiskinan di Halteng, silahkan saja datang ke Halteng. Kan dia yang merasa punya data, punya inisiatif, dan merasa memerlukan itu. Kalau berharap Pemda yang datang berkunjung ke dia, saya kira itu tidak tepat. Karena bukan Pemda yang memerlukan pikiran beliau” jelas Munandi mengahiri.
Diketahui sebelumnya, Mochtar Adam meminta anggota DPRD Halteng Munadi Klikoda belajar banyak soal kemiskinan rakyat ditengah investasi global dari cina datang ke Weda. ” Ketua fraksi partai NasDem yang juga juru bicara Halteng perlu membaca data. Kalau membacanya saja keliru otomatis interprestasi dan menjawabnya juga akan keliru” kata Mochtar dilansir Nusantaratimur.com.
Mochtar menyerankan membaca dan melihat indeks pembangunan yang diajukan Mabrun seorang mantan menteri keuangan Pakistan yang juga menjabat Direktur UNDP mengajukan resolusi pola dan metode pengukuran. Mabrun mengajukan metode hipotesis sekedar pertumbuhan ekonomi dipandang mengukur capaian pembangunan karena itu Mabrun mengajukan human deveploment indeks dipelopori UNDP lewat Word Bank. ” Kalau sudah membaca belajar juga metodologinya ada perbandingan antar apa yang dilakukan UNDP dan apa yang dilakukan oleh BPS ” kata Mochtar.
Jika memotret angkatan kerja, mengkaji angka-angka partisipasi sekolah yang bergerak dari SD,SMP, SMA, dan itu angkanya menyebar. Bukaknkah ini kewenganan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan basis manusia dari angka-angka sekolah tersebut. ” Itu menjadi urusan diskresi pemerintah dalam mengurus manusia di Halmahera Tengah melalui bidang pendidikan. Fenomena serapan angkatan kerja, hipotesa lanjutan kenapa Halmahara Tengah mengalami kemiskinan kedua setelah Halmahera Timur. Dan jubir tidak perlu menanggapi secara emosional,” sentil Mochtar Adam. (Red)
