BORERO.ID SANANA– Sengketa tapal batas antar Desa di Kabupaten Kepulauan Sula masih menuai polemik bagai masyarakat. Agar tidak menjadi persoalan yang berkepanjangan, Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa (HPMS) Cabang Sanana, Halim Umafagur, meminta Pemerintah Daerah dan DPRD setempat segera mengambil sikap
Kepada wartawan, Selasa (01/2/2022), Halim mendesak kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kepuluan Sula segera duduk bersama untuk menyelesaikan batas desa. Sebab menurutnya, jika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan persoalan berkepanjangan.
Halim, menilai persoalan tapal batas ini seperti yang terjadi di Pulau Mangoli Desa Capalulu, Desa Wailoba, Desa Kou, Desa Waitamela, Desa Auponia dan Desa Buya. Dia menyerankan bagi pihak anggota DPRD harus melakukan sosialisasi diwaktu kunjungan reses ke Desa-Desa yang merupakan daerah pemilihan mereka. Karena persoalan tapal batas ini paling sensitif untuk diselesaikan. Dimana warga sering kali berpatokan dengan batas alam seperti sungai, gunung dan pohon besar.
” Selain itu juga berpatokan pada cerita orang tua terhahulu. Hingga saat ini Pemda dan DPRD kepsul belum ada langkah sama sekali. Jadi saya rasa pemerintah daerah dan DPRD harus peduli dengan persoalan itu,” pinta Ketua HMPS Cabang Sanana ini.
Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Sula, Muhammad Natsir Umasangadji mengatakan, upaya penyelesaian tapal batas yang kerap menimbulkan konflik sudah dibahas bersama Bagian Pemerintahan pada tahun 2021 kemarin.
” Insya Allah masuk pada tahun Anggaran 2022 akan diusahakan agar persoalan tapal batas di Sula diselesaikan, dan ini seharusnya dibahas lebih cepat lebih bagus,” kata Muhammad. (Red/ Ano)
