JAKARTA– Menindaklanjuti instruksi Jaksa Agung RI Kamis 24 Maret 2022 untuk melakukan operasi intelijen yustisial kepada jajaran terkait peredaran produk impor yang menggunakan labelitas produk lokal.
Karena itu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam-Pidsus) melalui Direktur Penyidikan mengeluarkan Surat Perintah Tugas untuk melakukan pencarian data dan informasi barang-barang produk luar Negeri yang dijual seolah-olah sebagai produk dalam Negeri dalam rangka melindungi produk dalam Negeri.
Kepala pusat penerangan hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyatakan, tim yang telah dibentuk pada Jumat 25 Maret langsung melakukan kegiatan dengan menyebar di berbagai wilayah antara lain DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Hasil yang diperoleh dari pengumpulan keterangan (pulbaket) dan pengumpulan data (puldata) yaitu disinyalir ada beberapa pengadaan barang dan jasa di berbagai instansi Pemerintah (pusat/daerah) dan BUMN/BUMD serta beberapa sentra-sentra perbelanjaan.
“Dimana ada beberapa komoditas yang ditemukan merupakan barang impor menggunakan label/merk dalam Negeri yaitu alat kesehatan, alat pertanian, tekstil, besi/baja, termasuk garam serta barang lain yang masih terdeteksi oleh tim di lapangan” kata Ketut lewat siaran persnya.
Akibat barang-barang temuan tersebut, dapat menekan harga komoditas dalam Negeri tidak dapat bersaing dengan produk impor yang dilabeli produk lokal sehingga produksi lokal tidak dapat dijual di pasar dalam Negeri. Hal itu dapat menghambat/menganggu pertumbuhan ekonomi terlebih lagi di masa pandemi Covid-19.
“ Untuk memperjelas fakta-fakta yang ditemukan dilapangan, jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah melakukan koordinasi dengan jajaran Bea Cukai dalam rangka untuk mengurangi impor ilegal, akan dibentuk Tim Gabungan antara Bea Cukai dan Kejaksaan RI,” jelas Ketut. (K.3.3.1)
